Berbagi Berita Merangkai Cerita

“Inisiatif RUU Pemberantasan Korupsi oleh DPR: Membunuh KPK Secara Perlahan”

168

Dwi Sudarsono

Oleh Dwi Sudarsono (Koordinator JEPRED)

Inisiatif RUU Pemberantasan Korupsi oleh DPR merupakan upaya membunuh KPK secara perlahan (killing softly) dengan cara mengamputasi kewenangan luar biasa (extra ordinary authority) KPK. Dengan mengamputasi kewenangan luar biasa, secara perlahan KPK akan teramputasi menjalankan peran pemberantasan korupsi.

Indikasi upaya mengamputasi kewenangan KPK juga dapat terekam dari terpilihnya Irjen. Firli Bahuri sebagai Ketua KPK melalui pemungutan suara di DPR. Sementara Irjen. Firli Bahuri memiliki rekam jejak yang dinilai kontraversial menyandang Ketua KPK.

Terdapat 4 pokok masalah RUU Pemberantasan Korupsi yang akan mengamputasi kewenangan pemberantasan korupsi. Pertama, penyidik KPK berasal dari kopolisian dan kejaksaan. KPK tidak diberikan kewenangan untuk merekrut penyidik dari ASN dan dari luar lembaga kejaksaan dan kepolisian.

Kedua, penyadapan harus seijin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang berlaku selama 3 (tiga) bulan. Penyadapan merupakan kerja intelijen (under cover) yang tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Ijin penyadapan secara tertulis dari Dewan Pengawas justru akan membatasi kerja inteligen KPK.

Ketiga, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) harus dikeluarkan jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam satu tahun.

Keempat, KPK berada di bawah eksekutif. Ketentuan ini akan menggerus independensi KPK dan membuka peluang diintervensi oleh eksekutif.
Kelima, akan dibentuk Badan Pengawas di luar tubuh KPK. Badan Pengawas KPK tidak diperlukan, tetapi cukup memperkuat Dewan Pengawas KPK. DPR sebagai lembaga check and balance dapat berperan melakukan pengawasan dan kontroling KPK.

Inisiatif usulan RUU Pemberantasan Korupsi lebih merupakan itikad DPR membangun arena rivalitas dengan KPK, ketimbang memperkuat KPK. Selain itu, sikap ngotot DPR mengusulkan RUU Pemberantasan Korupsi sejatinya mencerminkan DPR tidak memiliki agenda yang jelas dalam memberantas korupsi. Padahal korupsi merupakan benang kusut dari persoalan reformasi birokrasi, buruknya kinerja penegak hukum dan perangai Parpol yang belum mencerminkan sebagai agent of change.
Berangkat dari permasalahan-prmasalahan di atas, JEPRED NTB menyatakan;

  1. Menolak revisi UU Pemberantasan KPK tanpa syarat;
  2. DPR harus berperan dalam memperkuat tata kelola KPK;
  3. DPR harus memperkuat peran koordinasi, pencegahan dan supervisi bersama dengan lembaga kejaksaan dan kepolisian.
  4. Perlunya memperkuat Dewan Pengawasan internal sehingga KPK dapat menjalankan peran sesuai dengan koridor hukum dan harapan public.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.