Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ingatkan Kesinambungan Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Ruslan : “Jangan Sampai Revisi Perda RT/RW NTB Hanya Akomodir Investor”

21

FOTO. Suasana RDP antara Pansus DPRD NTB dengan para bupati/wali kota se-Pulau Sumbawa bersama OPD Pemprov guna menggali pembahasan ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2020-2040, kemarin. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Panitia khusus (Pansus) DPRD NTB yang membahas revisi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2020-2040, terus menggenjot penuntasan raperda yang diajukan pihak eksekutif. Kali ini, pansus mengundang semua bupati dan wali kota se-Pulau Sumbawa guna didengarkan masukannya terkait raperda yang diajukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah tersebut.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD setempat, Ketua Pansus revisi ranperda RT/RW DPRD NTB H. Misbach Mulyadi mengatakan, kehadiran para kepala daerah di wilayah Pulau Sumbawa sangat penting.

Sebab, pansus membutuhkan masukan apakah wilayah mereka telah diakomodir oleh pemprov masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ataukah belum.

Apalagi, pada KSP Ekonomi sesuai usulan pemprov NTB terdapat sejumlah penggabungan. Diantaranya, KSP Mataram Raya, Senggigi dan tiga gili, KSP Poto Tano dan Alas Utan.

Selain itu, adanya penghapusan KSP Agropolitan Sakra, Sikur dan Masbagik (Rasimas), KSP Agropolitan Manggalewa, perluasan KSP Samota, Teluk Cempi dan Industri Terpadu Maluk Sumbawa Barat (ITMS).

“Tugas kami adalah menggali kesesuaian usulan kabupaten/kota apakah telah singkron dengan rencana provinsi. Jangan sampai usulan dari pemda kabupaten/kota yang dirasa daerah sangat penting, tapi oleh provinsi malah enggak diakomodir,” ujar Misbach memulai RDP itu, Selasa (20/10).

Sementara itu, Anggota Pansus revisi ranperda RT/RW DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi mengingatkan pada jajaran OPD pemprov, yakni Bappeda setempat agar jangan melakukan perubahan RT/RW, lantaran adanya kemauan investor.

Apalagi, kesan setiap ganti pemerintahan daerah selalu raperda tata ruang dilakukan perubahan oleh rezim kepemimpinan yang baru acap kali terjadi.

“Saya sarankan, kalaupun revisi sifatnya jangan pesenan. Tapi, lebih pada upaya kompilasi alias penyempurnaan guna tidak merubah substansi perda RT/RW yang sudah ada,” tegasnya.

Politisi PDIP lima periode itu, tak menampik, manakala pengajuan perda RT/RW bertujuan mengakomodir kepentingan politik kepala daerah. Hanya saja, sikap ganti rezim juga ganti kebijakannya agar tidak ada lagi.

Sebab, Ruslan mencontohkan, keluhan Pemkab KSB terkait operasional Labuhan Lalar yang dihajatkan untuk mengantisipasi penumpakan barang di Pelabuhan Benete yang akan menopang industri smelter. Namun oleh pemprov hanya difokuskan pada pengembangan Pelabuhan Benete.

Padahal, sesuai pengakuan pemkab KSB, Teluk Benete sesuai kajian Kementrian Perhubungan sangat sempit dan tidak layak manakala ada penumpakan kapal-kapal kargo bertonase besar yang sandar di wilayah setempat.

“Setahu saya dalam perda RT/RW sebelumnya telah diatur akses lalu lintas pelabuhan Telong Elong di Lombok Timur dengan Labuhan Lalar di KSB. Tapi rezim sebelumnya justru akses pelayaran laut itu tidak dilanjutkan. Maka, mangkraklah Pelabuhan Telong Elong itu. Nah, ini yang saya enggak inginkan kedepannya,” jelas Ruslan.

Ia menghendaki, lantaran banyak hal yang harus digali lebih lanjut terkait perlunya banyak didengar langsung kreasi pemda kabupaten/kota untuk mengembangkan wilayah mereka. Namun, tetap harus berpatokan pada arah pembangunan dan pengembangan mitigasi bencana, maka pembahasan pansus, sebaiknya jangan tergesa-gesa.

 “Mari kita berfikir komprehensif seperti di Sumbawa dan Dompu yang hutannya rusak. Tapi, di dokumen RT/RW malah akan banyak di buat hutan produksi. Praktik ini jelas seperti maunya investor,” kata Ruslan.

“Sekali lagi, jangan kita mau didekte oleh investor. Tapi kitalah yang harus mengatur dan menentukan titik investasi pada mereka. Saya enggak mau tambang ilegal banyak muncul lagi di NTB, seperti halnya di Lobar dan beberapa wilayah di perbukitan Lombok Tengah dan Pulau Sumbawa lainnya. Ingat RT/RW harus melihat keberlanjutan alam dan lingkungan anak cucu kita,” sambungnya menjelaskan.

Ruslan perlu mengingatkan agar tidak ada persoalan hukum yang bakal menjerat anggota DPRD dan pihak Pemprov NTB manakala perda RT/RW ini telah disahkan.

“Tidak bisa ansih kita fokus di RT/RW daerah tanpa juga melihat juga arah pembangunan nasional. Makanya, usul saya tidak bisa pembahasan ini berpatokan dengan jadwal Banmus. Masalah RT/RW ini sangat krusial dan panjang untuk didalami lebih komprehensif,” tandas Ruslan Turmudzi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman mengaku, jika melihat substansi revisi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2020-2040 agar jangan dilihat pada batang tubuh. Namun juga harus dilihat pada lampirannya.

“Memang tidak semua usulan pemda kabupaten/kota kita tampilkan di batang tubuh raperdanya. Ini lebih pada sisi penghematan semata sebagai garis besar perubahan revisi perdanya. Tapi, Insya Allah semuanya ada di dokumen lampirannya dan itu jelas menjadi kewajiban provinsi melaksanakannya,” kata dia. 

Amri berjanji akan melakukan pertemuan lanjutan guna merespon usulan pemda kabupaten/kota yang belum terakomodir dalam draf ranperda yang sudah diajukan Gubernur ke DPRD NTB beberapa waktu lalu. 

“Secepatnya kami akan melakukan pertemuan marathon guna merampungkan yang belum masuk pada usulan di dokumen perda untuk kita sesuaikan,” ucapnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.