Jumat , 28 Februari 2020
Home / Hukum / Warga Menolak Pindah, Tetap Tinggal di eks Bangunan yang Telah Rata
Dr Anang Husni (kanan) didampingi Ketua RT 08 Muhsin dan Tokoh Pemuda Aril Hidayatullah menunjukkan bukti jika putusan eksekusi terhadap warganya kabur, lantaran banyak objek sengketa yang dirasa ganjil

Warga Menolak Pindah, Tetap Tinggal di eks Bangunan yang Telah Rata

MATARAM, DS – Langkah Pemkot Mataram yang telah menyiapkan lahan seluas 2,3 hektar di Lingkungan Bekicot berupa Hunian Sementara (Huntara) guna merelokasi warga Pondok Prasi yang dieksekusi rumahnya, menuai penolakan warga setempat.

Ketua RT 08 Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Muhsin, mengatakan, pihaknya tetap memilih tinggal diatas lahan rumahnya yang telah diratakan oleh pihak PN Mataram pada eksekusi yang berlangsung pada Senin (6/1).

“Kami bertekad apapun resikonya bersama warga akan tinggal di sini,” tegas Muhsin menjawab wartawan.

Ia mengakui penolakan warga direlokasi lantaran di lokasi tersebut masih banyak rawa-rawa. Hal itu dikhawatirkan bakal menyiksa warga. Mengingat, di Lingkungan Bekicot masih banyak terdapat genangan air.

“Kalau kita pindah lantas banyak warga yang sakit bagaimana. Kan banyak anak-anak juga lansia,” ucapnya.

Menurut Muhsin, rencana pemkot yang bakal membangun rusunawa di lokasi lahan pengganti juga menuai penolakan warga. Sebab, masyarakat masih trauma akan gempa bumi. “Kami masih trauma gempa, apalagi tinggal di bangunan tinggi. Pokoknya, kami maunya di sini saja, apapun resikonya kami akan siap bersama seluruh masyarakat,” tandasnya dan diamani ratusan warga lainnya.

Kengototan Muhsin untuk memilih bertahan di lokasi yang ada saat ini, lantaran dirinya bersama warga lainnya mengantongi surat tinggal di lahan tersebut oleh surat yang diterbitkan oleh Gubernur NTB terdahulu, yakni, H. Harun Al Rasyid.

“Kita tinggal disini karena disuruh oleh pak Gubernur. Kami akan tetap bertahan khusus yang 62 KK dan kita akan berjuang menuntut keadilan hingga kapanpun,” pungkasnya.

Terpisah, Camat Ampenan, Muzakir Walad, di Mataram, Senin mengatakan keputusan membuat hunian sementara (huntara) bagi ratusan nelayan itu, setelah tidak adanya solusi lain yang harus dilakukan terhadap warga yang menempati lahan milik Ratna yang sudah menang secara hukum.

“Pemilik lahan segera melakukan eksekusi, dan kita positif akan membangun huntara bagi ratusan nelayan sebagai tempat tinggal sementara rumah susun sederhana sewa (rusunawa) rampung dibangun,” katanya.

Ia mengatakan, meskipun Pemerintah Kota mau membeli lahan milik Ratna seluas 80 are yang ditempati 62 kepala keluarga (KK) tersebut, namun secara aturan harus dalam bentuk lahan kosong.

Oleh karena itulah, baik Pemerintah Kota maupun pemilik lahan tidak ingin melanggar hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Dari hasil komunikasi tim dengan sejumlah pihak terkait, Pemerintah Kota tidak bisa membeli tanah yang masih ada bangunannya jadi harus diratakan dulu. Begitu juga pemilik lahan tidak mau menjual jika hal itu dinilai melanggar hukum.

“Jadi eksekusi yang akan dilakukan oleh pemilik lahan bukan karena hanya keegoan semata, melainkan agar kita sama-sama selamat dari hukum dan mengikuti prosedur yang ada dan tidak menjual atau membeli tanah yang masih dalam sengketa,” katanya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dugaan Menghamili dan Penelantaran Anak, Bupati Husni Anggap Fitnah serta Siap Lakukan Perlawanan Hukum dan Tes DNA

MATARAM, DS – Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril angkat bicara terkait dugaan telah melakukan tindakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: