Rabu , 13 November 2019
Home / Hukum / Warga Keluhkan Dana Bantuan Gempa di Monjok Dipotong Aparat Lingkungan, Kepala BPBD NTB : Laporkan ke APH
Inilah rumah warga di Lingkungan Perumahan H. Sono Monjok Bangket Culik Utara, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang yang masuk katagori rusak berat namun di SK mereka terima bantuan rumah sedang

Warga Keluhkan Dana Bantuan Gempa di Monjok Dipotong Aparat Lingkungan, Kepala BPBD NTB : Laporkan ke APH

MATARAM, DS – Sejumlah warga penerima bantuan dana pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Lingkungan Perumahan H. Sono Monjok Bangket Culik Utara, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mengeluhkan pemotongan dana bantuan yang seharusnya memperoleh Rp 50 juta untuk rumah katagori rusak berat namun dalam praktiknya mereka hanya menerima Rp 25 juta alias rumah katagori sedang. Parahnya, warga yang menerima dana Rp 25 juta tersebut juga terpantau di lapangan menggunakan data foto rumah warga lainnya dalam mencairkan dana bantuan pemerintah.

Salah satu warga setempat Lalu Hayu membenarkan praktik pemotongan dana bantuan di wilayahnya yang diduga dilakukan oleh aparat lingkungan, Ketua RT serta kelompok masyarakatnya (Pokmas). Menurut dia, warga penerima bantuan yang seharusnya memperoleh bantuan sesuai katagori kerusakan justru terheran-heran atas permainan dari aparat setempat saat pengusulan berkas dokumen bantuan tersebut.

“Dugaan permainan dana bantuan itu nyata. Yakni, seharusnya yang memang dapat Rp 50 juta karena rumahnya rusak parah tapi saat di SK-kan malah dapat Rp 25 juta alias rumah katagori sedang. Bahkan, ada penerima dana yang memang rumahnya tidak rusak tapi karena dokumen pengajuannya rumah rusak ringan, mereka dapat Rp 25 juta di rekeningnya,” ujar Hayu menjawab wartawan, Senin (22/7).

Menurut dia, buruknya validasi data para penerima bantuan di wilayahnya lantaran pihak fasilitator tidak turun mengecek kondisi di lapangan. Fasilitator terlihat hanya menerima berkas usulan dari aparat lingkungan setempat.Padahal, banyak warga yang berhak menerima dana bantuan tersebut justru tidak memperoleh hak mereka.

“Wajarlah, kita menduga seperti ada permainan sistematis terstruktur dan masif. Yakni, jika warga yang merupakan keluarga dekat dari Kepala Lingkungan dan RT maka mereka akan memperoleh haknya. Padahal, rumahnya tidak rusak. Sementara, warga yang bener-benar rumahnya rusak berat dan rusak ringan hanya masuk katagori penerima rumah katagori sedang dan ringan saja selama ini,” jelas Lalu Hayu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, meminta masyarakat didorong proaktif memantau proses penyaluran dan penggunaan triliunan dana gempa. Menurut dia, jika ditemukan indikasi penyimpangan, siapapun itu, disarankan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk melalui aplikasi NTB Care.

“Termasuk, para warga Lingkungan Perumahan H. Sono Monjok Bangket Culik Utara, Kelurahan Monjok yang merasa ada persoalan terkait dana bantuan gempa yang mereka terima tidak sesuai, maka silahkan buat laporan resmi ke APH,” tegas Ahsanul.

Ia mengaku telah meminta Sekretaris BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzakki, untuk mengcek kondisi warga penerima bantuan di wilayah Lingkungan Perumahan H. Sono Monjok Bangket Culik Utara, Kelurahan Monjok. “Saat ini, tim dari BPBD Mataram masih turun ke lapangan terkait adanya persoalan disana sesuai informasi masyarakat itu,” kata Ahsanul.

Ahsanul menjelaskan, dorongan agar penyimpangan dana gempa agar dipidanakan itu, tidak lepas dari berbagai masalah di lapangan yang berdampak pada proses percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Seperti, permainan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan aplikator atau rekanan, bahkan melibatkan fasilitator yang direkrut BPBD NTB. Bahkan indikasi penyimpangan dana gempa ini mulai melibatkan oknum kepala dusun sampai aparat desa.

“Sudah banyak memang persoalan di lapangan terkait pembangunan RTG.Modusnya, memang semakin kompleks karena melibatkan oknum oknum yang harusnya bertanggung jawab melakukan percepatan progres RTG, seperti fasilitator, Pokmas dan aplikator sampai aparat desa,” kata Ahsanul.

Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya korban gempa yang menemukan indikasi penyimpangan, agar melaporkan ke polisi atau melalui situs buatan Pemprov NTB https://care.ntbprov.go.id/, agar fasilitator dan Pokmas bekerja sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juklak) yang sudah dipegang.

“Jadi silakan melapor ke BPBD Provinsi NTB atau melalui NTB Care, jangan lupa bawa bukti,” tegas Ahsanul. Pelapor, baik dari kalangan masyarakat umum maupun korban gempa, disarankan mendukung dengan bukti-bukti. Tujuannya, agar tidak mengadukan masalah hanya dengan asumsi.

Aplikasi NTB Care adalah kanal khusus yang disediakan untuk masyarakat menyampaikan keluh kesan, indikasi penyimpangan, bahkan ide dan gagasan, dengan download aplikasinya melalui AppStore.

Jika memang didukung bukti kuat, mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini akan mengkaji peluang untuk diteruskan ke polisi. Terlebih, pihaknya sudah sejak awal menjalin komunikasi dengan polisi, khususnya pada Subit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.

Temuan masalah di tingkat kabupaten atau kota terdampak, juga disarankan melapor ke BPBD Kabupaten dan Kota atau Polres setempat. Apalagi, sudah berulangkali disampaikannya agar temuan masalah di lapangan agar dipidanakan. Kanal NTB Care juga disiapkan Pemprov NTB untuk menampung pengaduan berkaitan dengan kinerja pemerintah dan dana negara. “Kita akan sangat terbuka di bidang yang menangani rehab rekon ini. Siapa saja boleh datang melaporkan dan menyampaikan keluhan,’’ jelasnya.

Terkait simpang siurnya informasi pemotongan dana bantuan gempa. Menurut Ahsanul, pengaduan diterimanya, ada penerima bantuan yang tidak menerima utuh. Seharusnya Rp50 juta untuk rusak berat, namun diterima hanya Rp25 juta. Peluang dana stimulan bantuan gempa itu dipotong kecil kemungkinan, karena semua proses melalui tanda tangan PPK di BPBD.

Dipastikan, itu bukan pemotongan, tapi dana anomali akibat perubahan data jenis kerusakan setelah dilakukan verifikasi. Seperti, yang tadinya rusak berat, setelah verifikasi ternyata rusak sedang. Perubahan ini menurut Ahsanul Khalik berdampak pada pengurangan anggaran yang diterima karena disesuaikan dengan spesifikasi kerusakan.

“Karena dananya memang besar yang digelontorkan untuk pembangunan RTG ini. Maka, kami minta semua komponen melakukan pengawasan bersama,” tandas Ahsanul Khalik. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: