Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Hukum / TIM ADVOKAT PEMBELA HAM, Nilai Kasus Percobaan Pembunuhan Direktur Walhi, Stagnan
Konferensi pers Tim Advokasi Pembela HAM atas kasus percobaan pembunuhan Direktur Walhi NTB

TIM ADVOKAT PEMBELA HAM, Nilai Kasus Percobaan Pembunuhan Direktur Walhi, Stagnan

MATARAM,DS-Sejak laporan bulan Februari 2019, hingga kini Polres Lombok Tengah belum menetapkan tersangka kasus percobaan pembunuhan dan pembakaran rumah Murdani, Direktur WALHI NTB. Polres Lombok Tengah telah memeriksa 33 saksi dan melakukan olah TKP dengan melibatkan Polda NTB dan Puslabfor Polri Cabang Denpasar Polda Bali. Namun, perkembangan kasus ini dinilai stagnan.

Tim Advokat Pembela HAM selaku kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke Polsek Pringgarata pada tanggal 28 Januari 2019. Penanganan kasus ini diambil alih oleh Polres Lombok Tengah dan telah dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 2 Maret 2019.

Kasus ini diduga kuat terkait aktivitas Walhi NTB yang menolak pertambangan di Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Tim Advokat Pembela HAM, Dwi Sudarsono, mengaku selaku kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke Polsek Pringgrata pada tanggal 28 Januari 2019. Penanganan kasus diambil alih Polres Lombok Tengah dan telah dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 2 Maret 2019.  dari olah TKP, penyidik menemukan beberapa bukti di antaranya topi yang digunakan menutup CCTV, kantong plastic beraroma bensin, dll. Penyidik juga telah memanggil dan memeriksa 33 saksi, termasuk  Murdani (saksi korban).

Polres Lombok Tengah melalui Kasatreskrim telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 15 Maret 2019.  Menurut Dwi, Kasatreskrim Lombok Tengah menyatakan bahwa Penyidik belum menemukan tersangka/pelaku dengan alas an:

  1. Belum diperoleh bukti yang mengarah terhadap pelaku yang melakukan pembakaran;
  2. Belum ditemukan saksi yang melihat secara langsung maupun saksi petunjuk yang mengetahui saat pelaku melakukan pembakaran;
  3. Dari hasil ekstrak data HP milik orang yang dicurigai terkait permasalahan tambang tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan baik percakapan maupun SMS yang mengarah sebagai pelaku /orang yang melakukan pembakaran;
  4. Dari hasil pengecekan CCTV yang terpasang di TKP tidak terdapat dokumen rekaman di dalamnya (CCTV tidak aktif atau mati) bukan karena terhalang sesuatu.

PERMASALAHAN

Dalam SP2HP, Penyidik Polres Lombok Tengah juga telah memberitahukan terdapat pemilik akun facebook yang berisi ancaman terhadap jiwa Murdani. Di dalam facebook, pemilik akun juga mengutarakan pencemaran nama baik Murdani.

“Penyidik seharusnya dapat melacak jejak pemilik akun facebook tersebut, namun tidak dilakukan dengan alasan tidak memiliki tehnologi melacak pemilik akun facebook tersebut,” kata Dwi dalam siaran persnya.

Selain itu, lanjut dia, Penyidik seharusnya dapat mengklasifikasi 33 saksi yang paling mendekati dugaan terkait dengan kasus percobaan pembunuhan dan pembakaran rumah Murdani.

Penyidik Polres Lombok Tengah juga belum memeriksa orang yang disebut dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang diduga mengetahui persoalan tambang.

Oleh karena itu, Tim Advokat Pembela HAM menyatakan :

  1. Polda NTB harus mengambil alih pemeriksaan kasus ini karena Polres Lombok Tengah tidak memiliki teknologi untuk menemukan pemilik akun facebook di atas.
  2. Penyidik hendaknya mengklasifikasi 33 saksi dan mendalami pemeriksaan saksi-saksi yang diduga paling mengetahui kasus ini.
  3. Penyidik harus memeriksa saksi-saksi lain yang disebut dalam BAP. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Prof Asikin Akui RKUHP Tidak Bermasalah

MATARAM, DS – Problematika rancangan undang-undang (RUU) bermasalah menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan mahasiswa di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: