Senin , 17 Juni 2019
Home / Hukum / TEROR KOMISIONER KPK PASUNG PEMBERANTASAN KORUPSI
Dwi Sudarsono (foto cendananews.com)

TEROR KOMISIONER KPK PASUNG PEMBERANTASAN KORUPSI

MATARAM,DS-Aksi teror terhadap komisioner KPK pada 9 Januari lalu merupakan upaya sistimatis memasung pemberantasan korupsi. Aksi teror tersebut jelas merupakan public enemy yang harus ditangani serius oleh aparat penegak hukum.

Punggawa KPK telah mengalami teror setidaknya sebanyak 5 kali dan selama ini belum pernah terungkap pelaku aksi terror tersebut. Dikawatirkan, aksi teror serupa akan terulang terus jika aparat penegak hukum tidak serius mengungkap pelakunya.

Aktifis Jaringan Peradilan Bersih NTB, Dwi Sudarsono, dalam realisenya yang diterima Jumat (11/1), mengemukakan rangkaian aksi teror tersebut patut diduga kuat terkait dengan koruptor yang melibatkan para pejabat teras dan elit politik. Aksi teror paling fenomenal dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap pelakunya.

Apakah hal ini menjadi sinyal aparat penegak hukum tidak mampu mengungkap aksis teror tersebut?

KataDwi, kasus teror tidak hanya dialami KPK, tetapi juga kerap dialami para pegiat anti korupsi yang bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan segenap apaturnya harus serius bertanggung jawab melindungi KPK dan pegiat anti korupsi.

“Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa. Daya rusak korupsi telah memberikan efek domino dari gangguan perekonomian negara, menghambat upaya penanggulangn kemiskinan, mengancam demokrasi, melemahkan penegakan hukum hingga meruntuhkan kewibawaan pemerintah,” paparnya.

Pemerintah dan publik harus memberikan dukungan kepada para punggawa KPK dan gerakan anti korupsi. Oleh sebab itu, JARINGAN PERADILAN BERSIH NTB yang terdiri dari LBH Reform, Penghubung KY-RI, LSBH-NTB, AJI Mataram, SOMASI-NTB, Grafitasi, LANTERA SOSIAL, Walhi NTB, dan Kabar BUMI menyatakan sikap:

  1. Menuntut Pemerintah serius mengungkap kasus terror para punggawa KPK yang selama ini belum terungkap.
  2. Menuntut Pemerintah memberikan jaminan keamanan yang memadai terhadap KPK dan pegiat gerakan anti korupsi.
  3. Mendesak elit-elit politik menjadi bagian dari gerakan anti korupsi dan melawan aksis terror KPK.
  4. Melawan segala bentuk terror dan intimidasi terhadap KPK dan pegiat gerakan anti korupsi

Demikian pernyataan sikap ini dibuat di Mataram pada tanggal 11 Januari 2019. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Bantah Mudik Gratis Keluarga ke Sumbawa Difasilitasi

MATARAM, DS – Surat permintaan fasilitas penyeberangan mudik gratis dari seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: