Senin , 22 April 2019
Home / Hukum / Terlibat Korupsi, Gubernur Stop Gaji 7 ASN NTB 
Gubernur didampingi Wagub dan Sekda NTB saat memimpin rapim OPD lingkup Pemprov NTB

Terlibat Korupsi, Gubernur Stop Gaji 7 ASN NTB 

MATARAM, DS – Sekitar tujuh orang aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTB sudah tidak lagi memperoleh gaji mereka sejak 1 Januari lalu. Tak hanya itu, pemprov juga telah merumahkan serta meniadakan fasilitatas apapun pada ASN tersebut.

Langkah tegas yang dilakukan pemprov NTB tidak lain untuk mematuhi dan menjalankan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Rosiady Sayuti mengatakan, kebijakan tegas dan tidak kompromi pada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi itu merupakan langkah Gubernur dan Wakil Gubernur, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang mendukung adanya kebijakan pemerintah pusat.

“Kebijakan itu sudah di SK-kan langsung oleh Gubernur. Keputusan kami tidak menanggung biaya dan hak apapun ASN yang terjerat kasus korupsi kita mulai sejak awal Januari 2019 lalu,” ujar Rosiady menjawab wartawan, Kamis (31/1).

Menurut Sekda, kendati telah ada SK Gubernur guna merumahkan dan tidak membayarkan hak-hak ASN yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Namun pihaknya belum bisa memberhentikan status mereka dari ASN.

Sebab, hingga kini, pemprov NTB masih menunggu hasil persidangan gugatan permohonan Judical Review terhadap UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang kini tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah ASN di berbagai wilayah di Indonesia yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

“Yang pasti, kebijakan merumahkan dan tidak menanggung biaya apapapun itu belum sampai pada tahap pemberhentian dan pemecatannya sebagai ASN, karena kita menunggu hasil persidangan di MK,” kata Sekda.

“Tapi, kalau misal MK nantinya, tidak mengabulkan gugatan mereka, maka kita langsung berhentikan tujuh orang ASN pemprov NTB itu,” tambah Rosiady.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi menandatangani surat edaran terbaru mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi. Dalam surat edaran tersebut, ASN atau PNS yang melakukan tindak pidana korupsi wajib diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkracht.

Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Ketua KPK Agus Rahardjo. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Danrem 082/CPYJ Kembali Tegaskan Netralitas TNI

Kota Mojokerto,DS- Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi, S. H, kembali menegaskan netralitas TNI dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *