Rabu , 11 Desember 2019
Home / Hukum / Tanpa Tender, Masyarakat Sorot Pembangunan Proyek Pamdes di Songak
Inilah proyek pembangunan Pamdes senilai Rp 648 juta lebih yang menuai kontroversi di masyarakat Desa Songak, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, lantaran dilakukam swakelola oleh aparat desa setempat

Tanpa Tender, Masyarakat Sorot Pembangunan Proyek Pamdes di Songak

MATARAM, DS – Proyek pembangunan Perusahan Air Minum Desa (Pamdes) di Desa Songak, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, yang menuai persoalan, bakal berlanjut ke persoalan hukum. Pasalnya, Badan Pembangunan Desa (BPD) setempat melalui Ketua BPD mengaku, tidak pernah sekalipun diajak beroordinasi dan diberitahu terkait proses serta perjalanan pembangunan oleh aparat desa setempat.

Hal itu terungkap saat hearing lanjutan yang dilakukan antara belasan anggota Forum Rembug Songak (FSR) dengan pihak BPD setempat pada Sabtu (30/11) lalu.

Ketua BPD Songak, Ada Suci Makbullah, membenarkan sejak selesainya pembahasan RKPDes, pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa tidak pernah memberikan informasi, apalagi mengajak diskusi terkait kapan dan dimana PAMDes tersebut akan dibangun.

“Sejauh ini, kami di BPD masih berselisih paham terkait Undang-undang dan regulasi Pamdes yang bersumber dari Dana Desa 2019 untuk pembangunan Pamdes itu,” ujarnya menjawab wartawan, Senin (2/12).

Menurut Suci, pada hearing lanjutan masyarakat bersama pihaknya, BPD tetap pada pandangan jika proyek Pamdes itu harus dilakukan tender secara terbuka. Mengingat, nilai proyek pengerjaannya bernilai diatas lebih dari Rp 200 juta.

Hal itu merujuk Perbup Nomor 5 Tahun 2014, tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Apalagi, nilai proyek Pamdes mencapai Rp 648 juta lebih.

“Karena aturan sudah jelas, bahwa proyek ini harus dipihak ketigakan. Tapi kok aneh malah diswakelolakan, ini kan jadi persoalan. Maka, kami persilahkan jika masyarakat melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum yakni, Kejari Lotim,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Desa Songak, Pihirudin, mengklaim pembangunan Pamdes di wilayahnya yang tidak dilakukan proses tender justru, merujuk arahan dan petunjuk pendamping desa.

“Kenapa proyek Pamdes kita bangun swakelola. Itu, karena arahan pemdamping desa. Sehingga kami pun menjalankan apa yang diberikan oleh pendamping,” kata Pihirudin.

Mendengar jawaban BPD dan Kades tersebut, Ketua Forum Songak Rembug (FSR), Mastur, MA menyatarakan, perbedaan tafsir dari BPD dan Kepala Desa sanggat merugikan masyarakat. Sebab, dana desa ini adalah hak rakyat yang harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pembangunan Pamdes ini sesungguhnya harus jelas regulasinya, apakah swakelola atau tender, namun jika mendengar penjelasa Pak Kades harus dengan swakelola, tapi dalam kenyataannya ada pihak lain dari luar masyarakat desa yang bekerja, jadi swakelolanya mana untuk masyarakat Songak?,” tegas Mastur meradang bertanya.

Lantaran, adanya perdebatan yang alot tentang regulasi dan transparansi pembangunan Pamdes Songak tersebut. Maka, masyarakat melalui FSR akan melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong.

“Agar masyarakat tidak lagi berpolemik, maka kami akan melanjutkan masalah ini ke aparat penegak hukum untuk menelaah persoalan proyek pembangunan Pamdes ini. Jadi, biar jelas mana yang betul apakah klaim dari pak Kades atau pihak BPD,”tandas Sekretaris FSR, Rof’il Khaeruddin.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Minta Jatah Fee, Kadis Pariwisata Lobar Kena OTT

MATARAM, DS – Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lombok Barat, IJ, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: