Minggu , 23 Februari 2020
Home / Hukum / Tak Dihadiri Danrem, Kapolda dan Kabinda, Kelanjutan Kontrak Kerjasama Aset Pemprov di Trawangan Mentok
Gubernur NTB dan Wagub saat menghadiri Rakor pembahasan penyelesaian sengketa lahan PT GTI dengan Pemprov NTB yang berlangsung tertutup

Tak Dihadiri Danrem, Kapolda dan Kabinda, Kelanjutan Kontrak Kerjasama Aset Pemprov di Trawangan Mentok

MATARAM, DS – Tim terpadu penyelesaian masalah investasi di Gili Trawangan belum bisa memutuskan kelanjutan nasib kontrak kerjasama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare yang dikelola oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI).

Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan penyelesaian sengketa lahan PT GTI dengan Pemprov NTB yang dihadiri Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KLU, Najmul Ahyar serta dari pihak unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (12/2) malam, di Hotel Lombok Astoria Kota Mataram, belum ada keputusan apapun.

“Pada rapat itu harusnya ada kata sepakat. Tapi, karena yang hadir enggak bulat maka pak Gubernur meminta kelanjutan finalisasi masalah GTI dituntaskan melalui kajian yang mendalam oleh Tim Terpadu yang diketuai Sekda NTB,” ujar Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT menjawab wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/2).

Rum yang dalam kepengurusan Tim Terpadu yang dibentuk Gubernur NTB bertindak selaku Kepala Sekretariat Tim Terpadu mengatakan para pihak yang tidak hadir dalam pertemuan itu diantaranya, Kapolda NTB, Danrem, Kabinda dan pihak GTI. Kehadiran mereka sendiri sangat dibutuhkan penjelasannya terkait kondisi dan ekskalasi di lapangan.

Oleh karena itu, meski BPN NTB telah memastikan jika lahan tersebut merupakan aset Pemprov NTB, Gubernur tidak mau gegabah membuat keputusan sepihak. Gubernur selalu mewanti-wanti pada jajaran OPD Pemprov agar perlakuan pada investor yang menanamkan investasi di NTB sebisa mungkin harus ramah dan tidak boleh mengedepankan prinsip kekuasan.

“Makanya, melalui Tim Terpadu ini, prosedur itu digunakan oleh pemprov. Sekali lagi, suka tidak suka, PT GTI itu adalah pemegang HGU di lahan itu. Sehingga, secara aturan perundang-undangan mereka berhak mengelola salah satu kawasan pariwisata unggulan di NTB itu,” jelas Rum.

Rum menjelaskan Tim Terpadu terdiri dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Polda NTB, Korem 162/WB, Danlanal, Danlanud, Badan Pertanahan Negara (BPN), BPKAD dan pihak terkait lainnya. Semua masukan dari unsur tim terpadu akan didengar untuk pengambilan keputusan.

Menurut dia, selama ini komunikasi dengan pihak GTI telah intensif dilakukan. Hanya saja, syarat GTI agar pemprov melakukan pembersihan dan pengosongkan areal itu dari masyarakat sangat sulit diwujudkan.

Pasalnya, klausul permintaan itu tidak ada dalam perjanjian kerjasama selama ini. “Aneh permintaan GTI sama dengan kita dibenturkan dan berhadapan dengan masyarakat. Makanya, kita enggak mau. Apalagi, kewajiban GTI untuk membangun sebanyak 150 Cotages selama tiga tahun berjalan belum mereka indahkan hingga kini. Jadi memang, ada sikap one prestasi yang dilakukan managemen GTI,” tegas Rum.

“Tapi memang, kami belum pada taraf kesimpulan. Jadi, kita akan rapatkan ulang untuk memberikan somasi dan teguran pada GTI untuk melaksanakan kontrak kerjasama yang sudah meraka tanda tangani itu,” sambungnya.

Kata Rum, jika merujuk aturan, pihak pertama harus melakukan teguran pada pihak kedua maksimal tiga kali. Sehingga, segala ketentuan yang digariskan itu akan disampaikan Tim Tepadu pada Gubernur dalam waktu dekat ini.

“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Makanya, rapat-rapat yang kita lakukan harus ada hasil. Minimal ada proses teguran tertulis dan lain sebagainya. Tapi, kita enggak mau grasak-grusuk karena semua yang kita lakukan sejauh ini, ada prosedur hukumnya. Insya Allah, Maret akan mulai kita beri warning kok,” tandas Muhamad Rum.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan akan menyerahkan penyelesaian persoalan investasi PT. Gili Trawangan Indah (GTI) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk memutuskan nasib kerja sama pemanfaatan aset Pemprov NTB dengan PT. GTI yang berada di Gili Trawangan.

“Untuk GTI, kami perlu rapat lagi. Kami akan serahkan, biar kejaksaan sebagai pengacara negara yang ambil keputusan. Saya kira kejaksaan akan punya pertimbangan-pertimbangan,” katanya.

Gubernur menegaskan sikap Pemprov NTB terkait persoalan kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. GTI diserahkan ke kejaksaan. Karena bagaimanapun juga, kata gubernur, hukum tak memandang persoalan suka atau tidak suka.

“Jangan sampai kita memutuskan, tahu-tahu kita melanggar juga. Paling aman kasih kejaksaan. Biar kejaksaan yang ambil (keputusan),” tandasnya.

Diketahui, kerjasama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun tersebut mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. GTI yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB setiap tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Siap Koperatif kepada Polisi, Owner Metzo Ngaku Tak Pernah Sediakan Paket Penari Striptis

MATARAM, DS – Owner Metzo Executive Club & Karaoke, Senggigi, Lombok Barat, Ni Ketut Wolini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: