Selasa , 19 Februari 2019
Home / Hukum / Soal Pose Salam Pilpres di Ultah Pejabat Teras Pemkot Bawaslu Mataram Klarifikasi Asisten dan Empat Pejabat Pemkot Mataram
Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri (kanan) didampingi Koordiv Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardani saat memberikan keterangan persnya

Soal Pose Salam Pilpres di Ultah Pejabat Teras Pemkot Bawaslu Mataram Klarifikasi Asisten dan Empat Pejabat Pemkot Mataram

MATARAM, DS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram telah memanggil sejumlah pejabat teras di lingkup pemkot setempat karena diduga terlibat pelanggaran terhadap UU ASN. Hal ini berkaitan dengan salam jari yang mereka lakukan identik dipergunakan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Yakni, pada peringatan hari ulang Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri mengatakan, pada pemanggilan pertama pejabat yang dimintai keterangan, yakni Asisten I Setda Mataram Lalu Martawang. Selanjutnya, menyusul empat pejabat teras lainnya. Diantaranya, Kabag Perekonomian, Kassubag protokoler, Kabag Humas dan Kabag Kesra Setda Mataram.

“Yang pasti, pemanggilan pada pejabat itu kita mulai pada Rabu (30/1) lalu, dimulai oleh Asisten I dan selanjutnya menyasar empat pejabat lainnya sebagai bagian adalah dari klarifikasi,” ujar Hasan menjawab wartawan, Minggu (3/2) melalui pesan whatAppnya.

Menurut dia, pemanggilan pada pejabat itu untuk menindak lanjuti laporan dari Relawan Muda Pengawal Demokrasi Damai terkait aksi para pejabat ASN di lingkup pemkot yang terindikasi melakukan pose foto kompak salam jari yang tidak lain merupakan simbol kampanye peserta Pilpres 2019 itu.

Meski demikian, Bawaslu Mataram belum sampai pada tahap kesimpulan terkait apakah pose pejabat di Pemkot yang beredar di media sosial itu masuk pada unsur ranah pelanggaran atau tidak.

“Sejauh ini, fase kita adalah pengumpulan bukti-bukti, sehingga nantinya bisa kami putuskan mengandung unsur atau tidak. Jadi, masih perlu pendalaman materi lagi,” kata Hasan.

Terkait beredarnya foto pejabat ASN di lingkup pemkot Mataram itu. Ia menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, Bawaslu setempat sudah mewanti-wanti kepada seluruh ASN agar tidak ikut dalam politik praktis dan mendukung salah satu pasangan apapun pada Pilpres kali ini.

“Semoga ini menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali. Karena sukses pemilu serentak 2019 adalah kesuksesan kita semua. Sehingga, semua pihak memilikitanggung jawab dan kewajiban menjadikan Pemilu itu berintegritas, yakni kalau ASN adalah wajib hukumnya harus netral,” tandas Hasan Basri.

Sebelumnya, Koordinator Relawan Muda Pengawal Demokrasi Damai, I Ketut Supartana saat melaporkan pose salam Pilpres pejabat dan ASN pemkot Mataram ke Bawaslu setempat pada Kamis (24/1) lalu, mengaku risih atas tingkah laku pejabat dan ASN di Pemkot Mataram yang disebutnya tidak netral tersebut. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Terlibat Korupsi, Gubernur Stop Gaji 7 ASN NTB 

MATARAM, DS – Sekitar tujuh orang aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *