Kamis , 17 Oktober 2019
Home / Hukum / Sebut SK ke TGB ‘Penzholiman’, Ribuan Massa NW Kepung Kantor Kemenkumham NTB
Ribuan massa NW mengepung Kantor Kemenkumham NTB

Sebut SK ke TGB ‘Penzholiman’, Ribuan Massa NW Kepung Kantor Kemenkumham NTB

MATARAM, DS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) NTB di jalan Majapahit, Kota Mataram, didatangi ribuan massa anggota organisasi masyarakat (Ormas) Nahdatul Wathan (NW), Rabu (19/9).

 Mereka mengecam terbitnya SK Kemenkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 tahun 2019 pada 10 September 2019 yang ditandatangani Yasonna H Laoly terkait penunjukan nama Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah PBNW atas permohonan notaris Hamzan Wahyudi. Padahal, pada SK sebelumnya NW pimpinan TGB telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016. Sehingga, perkumpulan NW yang sah merujuk SK sebelumnya adalah dibawah kepemimpinan Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid.

          “Wajarlah, penerbitan SK yang baru oleh Kemenkumham adalah perbuatan zholim dan melawan hukum terhadap NW mengingat, SK sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah,” ujar Sekretaris Wilayah Pemuda NW, Muhammad Fihirudin, dalam orasinya.

          Kecaman yang sama dilontarkan Ketua PW NW, TGH. HL Gede Muhamad Khairul Fatihin. Menurut dia, munculnya SK Kemenkumham yang baru merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum di internal Kemenkumham guna menginjak-injak organisasi NW. Apalagi, SK yang baru dirasa kontradiksi dengan SK sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan terkait munculnya SK NW yang baru ini.

          “Insya Allah, kami adalah massa tertib. Yang pasti, sampai SK ini belum dibatalkan, kami akan terus menduduki kantor ini. Bila perlu kami akan menginap dan membangun tenda di sepanjang areal kantor Kemenkumham,” kata Khairul Fatihan sambil meminta para pengunjuk rasa menyegal kantor Wilayah Kemenkuham NTB.
Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muh. Ihwan, mengatakan massa akan terus diam di Kemenkumham hingga menteri Yasonna Laoly membatalkan SK yang terbit tahun 2019 itu.”Sikap Kemenkumham itu menjual hukum. Kami tidak akan bergerak (bubar) hingga ada sikap dari Jakarta,” ungkapnya.

“Bagaimana mungkin perubahan yang diajukan oleh perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apakah hal ini merupakan perintah undang-undang atau atas perintah non-UU, non-peraturan,” sambung Ihwan.

Ihwan juga menjelaskan telah menyampaikan pada Kemenkum dan HAM melalui surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019, yang mengatakan adanya kekeliruan Menkum dan HAM menerbitkan SK baru yang mengesahkan NW pimpinan TGB.

Terlebih lagi sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. “Putusan tersebut merupakan putusan sengketa hak keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan antara Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956, berbadan hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 90, tanggal 8 November 1960 melawan Perkumpulan Nahdlatul Wathan pimpinan M. Zainul Majdi,” jelasnya.

Ihwan menjelaskan, putusan MA pada tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap telah membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, di mana di dalam susunan organisasi ketua umum dijabat
oleh TGB Zainul Majdi.

“Bagaimana mungkin Kemenkumham menerbitkan SK Pengesahan Pengurus Nahdlatul Wathan dengan Ketua Dewan Tanfidziah (ketua umum) PBNW atas nama M. Zainul Majdi, padahal TGB bukan siapa-siapa dalam perkumpulan,” ucapnya.

NW sendiri, menurut Ihwan, telah melayangkan somasi atas SK yang diterbitkan Kemenkumham, mendesak pembatalan SK tersebut dalam waktu 3×24 jam sejak dilayangkan pada 10 September 2019, beberapa saat setelah diterbitkan SK tersebut.

Apalagi, kata dia, sejak tahun 2016, akses perkumpulan NW dalam kondisi terblokir karena perkara-perkara yang disengketakan sehingga tidak bisa mengakses SABH (sistem administrasi badan hukum) Perkumpulan NW.

“Kami mengajukan surat nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019. Namun, sebelum kami dapat melakukan pencatatan pengesahan kepengurusan PBNW Hasil Muktamar XIV karena permohonan buka blokir sedang berproses, ternyata pihak TGB telah lebih dulu dapat mencatatkan kepengurusan NW yang tidak jelas asal usulnya melalui SK Nomor: AHU-0000810.AH.01.08.tahun 2019,” terang Ihwan.

Karena itu, mereka mempertanyakan bagaimana mungkin TGB Zainul Majdi melalui notaris Hamzan Wahyudi dapat membuka blokir akses SABH Perkumpulan NW yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan ada di bawah kendali Kemenkumham.

“Apakah Zainul Majdi punya kunci khusus sehingga bisa membuka akses blokir SABH yang sesungguhnya menjadi kewenangan penuh Menkumham,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kemenkum dan HAM memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat dan hati-hati. Sebab, peristiwa serupa telah terjadi pada tahun 2014, di mana diduga akses SABH ke AHU Online juga dilakukan oleh notaris Hamzan Wahyudi,” ungkap Ihwan.

Pantauan POS BALI di lapangan, massa masih menduduki Kantor Kemenkum dan HAM Wilayah NTB. Mereka belum akan bubar sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polda NTB dan Polres Mataram.

 

Negoisasi

Sementara itu, di Gedung Lantai II Kantor Kemenkumham NTB masih terus berlangsung pertemuan antara Kakanwil Kemenkumham NTB, petinggi NW dan jajaran Polda NTB. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama membenarkan, jika proses negoisasi masih terus dilakukan antara pihak Kakanwil Kemenkumham NTB dengan Kementrian Hukum dan HAM RI.

“Saya ikut langsung negoisasi diatas. Komunikasi masih terus dilakukan, dan kami tidak bisa memprediksi sejauh mana hasilnya karena masih dikomunikasikan. Yang pasti harapan kita terus kondusif situasi keamananya,” kata Purnama menjawab wartawan di sela-sela pertemuan negoisasi itu.

Menurut Kabid Humas, jumlah massa yang melakukan aksi kali ini berjumlah sekitar 2 ribu orang. Kata dia, pengunjuk rasa menghendaki agar SK Kemenkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 tahun 2019 pada 10 September 2019 segera dibatalkan.

Selain itu, situs online milik Kemenkumham yang kabarnya oleh pengunjuk rasa ditutup karena terblokir agar bisa dibuka kembali. “Semua tuntutan ini masih kita lakukan pendalaman. Sampai sejauh ini kabar jika ada pergerakan massa dari Lotim ke Mataram belum ada,” ujar Kombes Purnama.

Untuk mengamankan aksi massa kali ini, aparat kepolisan menerjunkan sebanyak dua kompi pasukan yang berasal dari Polda NTB dan Polres Mataram. “Saya rasa aksi ini masih kondusif dan aman. Kalaupun seandainya ada tambahan  pengunjuk rasa, maka kami juga akan pula menyiapkan pasukan untuk melakukan pengamananya,” tandas Kombes Pol Purnama. RUL. 

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Terobos Hutan Pesugulan Rinjani, Puluhan Warga Rusak Spanduk PKTI Sambil Bernyanyi “Garuda Pancasila”

MATARAM, DS – Puluhan ibu-ibu dan anak-anak ngotot masuk kawasan Hutan Pesugulan di Kawasan Gunung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: