Rabu , 11 Desember 2019
Home / Hukum / Ruslan Minta Gubernur NTB Pedomani Aturan dan Kompetensi Pejabat
Ruslan Turmudzi

Ruslan Minta Gubernur NTB Pedomani Aturan dan Kompetensi Pejabat

MATARAM, DS – Mutasi terhadap sebanyak 233 orang pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB yang dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah memunculkan persoalan. Sebab, dari ratusan pejabat yang digeser tersebut, diduga banyak yang tidak sesuai kompetensi mereka. Parahnya, mutasi yang tidak dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur NTB merupakan kali pertama terjadi dalam sejarah berdirinya Provinsi NTB.

“Dan yang aneh, proses pelantikannya dilakukan oleh pejabat yang sama eselonnya yakni, sesama eselon II. Wajarlah, kami bersimpulan jika mutasi Pemprov kali ini kental muatan nepotismenya,” ujar politisi PDIP H. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Kamis (3/10).

Ia mengatakan, proses mutasi memang merupakan hak prenogatif kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) untuk melakukan penyegaran birokrasi dan percepatan kerja di lingkup pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Hanya saja, kaidah kompetensi, keilmuwan dan keahlian pejabat untuk ditempatkan pada pos jabatan yang baru harus pula diperhatikan dengan teliti terkait rekam jejaknya.

Ruslan mencontohkan, penempatan H. Muhamad Rum yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan dan kini ditempatikan menggantikan HL. Syafi’i sebagai Kepala Bakesbang Poldagri, patut menjadi pertanyaan. Mengingat, Rum jika melihat kompetensinya adalah Sarjana Teknik.

Hal serupa juga terlihat pada penempatan Andi Pramaria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian, kini digeser mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Padahal, Andi jika melihat background keilmuwannya adalah ahli kehutanan.

“Apa iya, pak Rum yang ahli teknik pengaspalan bisa melakukan pembinaan pada parpol, ormas hingga berkoordinasi dengan Forkopinda. Begitupun pak Andi, apa juga mampu mengurus emak-emak dan anak-anak. Sementara, background pendidikannya berbeda jauh dengan posisi jabatan yang kini ditempatinya,” jelas dia.

Ruslan menduga, khusus pergantian Syafi’i lebih kental pada aroma kepentingan politik. Padahal, penundaan terbitnya SK Kemenkumham terkait ormas Nahdatul Wathan (NW), sejatinya lebih dahulu diawali adanya rapat Forkopinda NTB yang dihadiri Danrem, Kapolda, Danlanal, Danlanud, Kejati dan Kabinda menyikapi kondisi terkini keamanan NTB yang saat ini memiliki tensi tinggi pascaaksi unjuk rasa ribuan jamaah NW Anjani yang terus mengepung kantor Kemenkum Ham Wilayah NTB beberapa hari lalu.

Oleh karena itu, sangat wajar jika Gubernur memerintahkan stafnya, HL Syafi’i menghadiri pertemuan Forkopinda tersebut. Apalagi, Gubernur secara hierarki merupakan koordinator Forkopinda di semua daerah di Indonesia. Termasuk, di Provinsi NTB. Sehingga, jika ada pimpinan daerah yang selanjutnya memarahi jajarannya terkait penundaan SK Kemenkumham itu jelas keliru.

“SK Kemenkumham itu muncul tentu atas adanya usulan Forkopinda. Dan, secara hirarki kebijakan Forkopinda dalam menentukan kebijakan dilakukan secara kolektif kolegial. Artinya, surat Forkopinda itu tentunya, juga diketahui oleh Gubernur yang mengusulkan ke pemerintah pusat,” tegas Ruslan. “Ini aneh, yang berbuat cuci tangan. Tapi yang dikorbankan, justru anak buahnya yang bertugas hanya mengantarkan surat saja,” sambung dia lantang.

Menurut Ruslan, kebijakan yang terus berpangku tangan dengan mengorbankan anak buah ini sangat berbahaya. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan faksi-faksi di OPD lingkup pemprov NTB kedepannya. Lantaran, kebijakan yang timbul dari pimpinan daerah akan bisa membuat jajaran dan stake holder terkait bakal tidak nyaman untuk bekerja dengan baik. Salah satunya, pada penerbitan surat ke pemerintah pusat terkait kondusifitas daerah menyangkut aksi unjuk rasa NW tersebut.

“Kasihan besok pak Kapolda, pak Danrem, Kejati, Danlanal, Danlanud, Kabinda dan Kejati bisa dipersalahkan nantinya. Padahal, yang menandatangani suratnya adalah Pak Gubernur, tapi anak buah yang dikorbankan. Inilah, politik pecah bambunya namanya,” ucapnya.  “Ingat pak gubernur, bapak itu adalah kepala daerah dan bukan lagi seorang anggota DPR RI yang bisa one man show seenaknya tanpa ada aturan yang bisa dilanggar seenaknya,” sambung Ruslan.

Terkait pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Penjabat Sekda, kata Ruslan, hal tersebut dirasa menggelikan. Sebab, kendati Penjabat Sekda mengklaim telah memperoleh restu oleh Gubernur dan Wagub melakukan prosesi pelantikan ratusan pejabat tersebut, jika merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) maka sangat tidak etis sesama eselonnya melakukan pelantikan pada pejabat yang sama pangkatnya.

“Apalagi, tiga orang pejabat eselon II yang dilantik itu lebih senior daripada penjabat Sekda saat ini dari sisi golongan dan masa kerjanya. Atas hal ini, kami minta pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenpan RB agar turun melakukan teguran pada Gubernur dan jajarannya terkait pelanggaran pada proses mutasi yang dilakukannya selama ini,” tandas Ruslan Turmudzi.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Massa Pro Perubahan Nama Bandara Sebut SK Menhub Tepat

Jika sebelumnya massa penolak perubahan nama bandara melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD NTB …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: