Senin , 18 November 2019
Home / Hukum / Ruslan Minta Didi Sumardi Belajar Aturan Pelarangan Pejabat Sandang Ketua KONI
Ruslan Turmudzi

Ruslan Minta Didi Sumardi Belajar Aturan Pelarangan Pejabat Sandang Ketua KONI

MATARAM, DS – Kritik Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) yang dilontarkan beberapa hari lalu terkait pelarangan rangkap jabatan pejabat publik memegang jabatan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di NTB, harus lebih dimaknai pada prinsip tata kelola pemerintahan yang benar (good governance). Sebab, jika merujuk transparansi nomenklatur anggaran pada sisi belanja di APBD maka sudah jelas termaktub adanya azas pelarangan para pejabat daerah merangkap jabatan selaku ketua KONI tersebut.

“Tolong dibedakan kritik fraksi kami ini tidak ada kaitannya dengan prestasi olahraga. Namun meluruskan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar bisa dipatuhi sesuai peruntukkannya,” ujar Anggota fraksi FBPNR DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Minggu (29/9).

Menurut politisi PDIP itu, pernyataan Ketua DPRD Mataram H. Didi Sumardi untuk membela Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana terkait jabatannya selaku Ketua KONI Mataram yang dikehendaki oleh para pimpinan cabor, sehingga tidak ada aturan yang melanggar,  tidak tepat.

Ruslan merujuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta SE Nomor 800/2398 tahun 2011 dan SE nomor 800/148 tanggal 17 Januari 2014 tentang pejabat publik yang tidak diperkenankan menjabat Ketua KONI.

Di sana, katadia, telah jelas adanya larangan bagi pejabat publik memegang jabatan selaku ketua KONI dari sisi pertanggung jawaban rangkap jabatan baik dari aspek administrasi, hukum perdata dan pidananya.

“Memang dalam peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatur tentang sanksi terhadap pejabat publik yang rangkap jabatan, tidak tapi tidak menghilangkan tanggung jawabnya. Disinilah, kami minta Ketua DPRD Mataram itu memahami konteks aturan,” tegas Ruslan.

Ia menjelaskan, secara administrasi pelanggaran itu telah diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sementara, dari sisi perdata, ada tindakan dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan, pada aspek pidana, ada penggunaan uang negara oleh pejabat yang tidak memiliki legalitas dalam penggunaan dana negara.

“Jadi, siapa bilang kedudukan pejabat publik itu tidak dilarang. Ingat, tidak adanya legalitas atau pelanggaran terhadap ketentuan peratuan perundang-undangan maka KONI seorganisasi harus mengambil sikap dan keputusan terkait permasalahan yang terjadi, jika tidak maka akan memperparah permasalahan, dan akan merusak mekanisme organisasi serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,” jelas Ruslan dengan nada tinggi.

Ia menyatakan, adanya kisruh terkait pejabat publik yang masih memegang jabatan selaku Ketua KONI itu, maka seharusnya KONI menghentikan segala kegiatan yang ada maupun yang akan ada. “Sebab, kegiatan yang mereka lakukan selama ini tidak didasarkan pada aturan atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Ruslan Turmudzi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, mengatakan pilihan untuk memandatkan Ketua KONI pada Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana lebih pada kefigurannya. Karena kebutuhan anggaran kegiatan olahraga itu sangat besar sehingga perlu ada figur sentral pejabat publik yang menakhodai ketua KONI di Mataram.

“Jika aturan melarang Ketua KONI dijabat Wakil Wali Kota, kan itu yang memilih kami dari pimpinan cabor yang butuh kemudahan pembiayaannya. Pilihan kami ke pak Mohan lebih pada kemudahan akses pembiayaan kok,” tegasnya.

“Sejauh ini, pantauan saya publik di Mataram tidak mempersoalkan pak Mohan memegang rangkap jabatan selaku ketua KONI. Jadi, tolong jangan sangkut pautkan urusan politik ke dunia olahraga yang mengedepankan sportivitas didalamnya,” sambung Didi Sumardi menjelaskan.

Terkait kenaikan anggaran KONI Mataram yang di ketua oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana memperoleh dana hibah dari APBD setempat berkisar Rp 3,050 miliar lebih pada tahun 2017 dengan realisasi mencapai 100 persen. Sedangkan, tahun 2018 juga memperoleh dana hibah meningkat nilainya mencapai Rp 8,350 miliar lebih dengan realisasi anggaran mencapai Rp 7, 290 miliar lebih atau setara dengan 86, 33 persen. Menurut Didi, kenaikan anggaran itu lebih pada melihat prestasi kepemimpinannya.

“Kalau saya pribadi, kenaikan anggaran KONI Mataram sah-sah saja. Toh itu bentuknya program yang berada di Dinas Pora, serta memang kebutuhan alat, prasana atlet bagi Mataram juga sangat layak ditingkatkan jumlahnya,” tegas Didi. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: