Jumat , 15 November 2019
Home / Hukum / Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas
Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI di sejumlah kabupaten/kota oleh pemangku kebijakan yang merangkap dalam jabatan pemerintahan.

Dipastikan, sebanyak delapan KONI kabupaten/kota yang diduga bermasalah dalam pengelolaan dana hibah akan terus dimintai klarifikasi. Kedelapan daerah itu, diantaranya Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa,.

Langkah serius Polda NTB menyusul adanya laporan dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) yang telah melaporkan dugaan penggunaan dana hibah KONI setempat ke Polda NTB beberapa waktu lalu itu.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin yang dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sejak Senin (4/11) dan hari ini telah meminta klarifikasi kepada pengurus cabor. Klarifikasi, pada pengurus cabang olahraga (cabor) terkait realisasi dari penggunaan dana hibah yang diterima delapan KONI kabupaten/kota.

“Jadi sudah ada panggilan masing-masing cabor, kalau tidak salah ada sekitar 30 cabor yang akan diklarifikasi. Klarifikasinya, jelas lah, berkaitan dengan realisasi penggunaan dana hibah yang diterima delapan KONI kabupaten/kota di tahun 2017-2018,” ujar Syamsudin menjawab wartawan, Selasa (5/10).

Lebih jelasnya Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengatakan bahwa klarifikasi pengurus cabor KONI ini merupakan tindak lanjut dari kabar yang tersiar di tengah masyarakat terkait penyalahgunaan dana hibah KONI di sejumlah kabupaten/kota oleh pemangku kebijakan yang merangkap dalam jabatan pemerintahan.

“Jadi itu ada delapan KONI, tapi yang jelas Polda sekarang sedang melakukan pendalaman terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat terkait dengan pejabat publik yg menjabat dalam organisasi (KONI), yang anggarannya berasal dari pemerintah daerah,” kata Syarif.

Dari pantauan wartawan, dalam agenda klarifikasi sejak Senin (4/11) dan Selasa (5/11), nampak hadir ke hadapan penyidik dua orang yang diketahui berasal dari pengurus cabor bola voli dan tarung derajat wilayah Kota Mataram.

Salah seorang diantaranya yang ditemui wartawan membenarkan bahwa dirinya memberikan klarifikasi ke hadapan penyidik terkait dana hibah KONI. “Ya soal penggunaan anggaran itu,” jawab pria yang enggan membeberkan identitasnya tersebut.

Namun pria yang hadir dengan mengenakan baju hitam bertuliskan tarung derajat itu mau berbicara sedikit terkait klarifikasi yang dia sampaikan ke hadapan penyidik. Klarifikasinya masih berkaitan dengan map kuning yang dia tunjukan kepada wartawan. Map kuning itu berisi data penggunaan anggaran, mulai dari fotokopi kuitansi sampai proposal. “Soal ini (dokumen dalam map kuning) saja tadi yang diminta, tapi data sudah ada di penyidiknya,” ujar dia.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Larang Pejabat ASN Mataram Jabat Pengurus KONI, Wali Kota Ahyar Mulai Khawatir

MATARAM, DS – Pemkot Mataram melalui Wali Kota H. Ahyar Abduh, mulai khawatir dan ketakutan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: