Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Hukum / Perda Jalan Rp 750 Miliar Terancam jadi Perda Bodong
Nurdin Ranggabarani MH

Perda Jalan Rp 750 Miliar Terancam jadi Perda Bodong

MATARAM, DS – Langkah Gubernur Zulkiflimansyah yang hingga kini belum melengkapi lampiran data terhadap nama-nama ruas jalan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada persetujuan perda percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022, menuai kritik kalangan anggota DPRD NTB.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB bidang Infrastruktur, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Nurdin Ranggabarani MH, menilai sikap pasif gubernur yang tidak mematuhi butir kesepakatan pada persetujuan perda tersebut dinilai berbahaya. Pasalnya, persetujuan perda dengan anggaran sebesar Rp 750 miliar tersebut telah terdokumentasi pada rekomendasi pansus yang dibacakan pada sidang paripurna DPRD NTB.

“Jika hasil paripurna yang menjadi kesepakatan sudah diabaikan maka Perda yang sudah disepakati itu akan masuk katagori perda bodong alias bermasalah,” ujar Nurdin menjawab DS, Rabu (10/7).

Menurut Nurdin, persetujuan terhadap usulan Gubernur terkait Perda jalan tahun jamak itu memiliki persayaratan. Salah satunya, nama-nama ruas jalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan Perda tersebut secepatnya dibahas dan disepakati dengan bersama dengan komisi terkait.

Politisi PPP itu mengkhawatirkan jika ada kegiatan yang dilakukan setelah penetapan perda — termasuk lelang proyek yang kabarnya mulai dilakukan oleh Pemprov — akan berdampak pada masalah secara hukum.

“Makanya, pada forum sidang paripurna pada Selasa (10/7) lalu telah kita ingatkan pak gubernur agar mematuhi kesepakatan yang sudah tercatat dalam dokumen risalah sidang paripurna. Ini karena, kesepakatan yang kita capai waktu itu adalah perda ditetapkan tanpa nama ruas, tanpa volume dan tanpa lokasi,” tegas Nurdin.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pada gubernur agar sejumlah proyek yang mangkrak hingga saat ini diantaranya, Pelabuhan Telong Elong, Jembatan Timbang Poto Tani dan Lembar, Rumah Mutiara di jalan By Pass BIL, Rumah Kemasan di Jalan Langko Mataram. Selanjutnya, Pasar Agropolitan di kecamatan Utam Sumbawa, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek dan Pasar Seni di Sesela Lombok Barat, seyogyanya dicarikan solusi alternatif bagi penyelesaiannya.

Hal ini, kata Nurdin, dirasa penting. Sehingga kedepannya proyek bernilai ratusan miliar tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat NTB.

“Kami tidak ingin ada kesan lagi pemborosan uang rakyat terhadap proyek-proyek yang sejatinya memang kita pantau dan lihat langsung tidak bermanfaat sama sekali bagi daerah dan rakyat NTB selama ini,” tandas Nurdin Ranggabarani. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Prof Asikin Akui RKUHP Tidak Bermasalah

MATARAM, DS – Problematika rancangan undang-undang (RUU) bermasalah menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan mahasiswa di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: