Kamis , 21 November 2019
Home / Hukum / Pemprov Akui Tak Bisa Bayar Hibah Bansos 2018, Taufik Ancam Lapor ke APH
H. Zaenul Islam

Pemprov Akui Tak Bisa Bayar Hibah Bansos 2018, Taufik Ancam Lapor ke APH

MATARAM, DS – Plt Kepala BPKAD NTB, H. Zaenul Islam, mengatakan, tidak cairnya belanja hibah bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 15 miliar pada tahun anggaran 2018 lalu, dipicu adanya dana pemotongan dari Pemerintah Pusat berupa dana bagi hasil keuangan sesuai PMK Nomor 153 tertanggal 10 Desember 2018 lalu senilai Rp 109 miliar.

Menurut dia, pemotongan di akhir anggaran tersebut membuat pihaknya juga kelimpungan. Pasalnya, Zaenul tidak menampik jika kelompok masyarakat penerima sudah banyak yang melakukan penandatanganan kuitansi pencairannya terkait pemenuhan persyaratan atas hak menerima dana dana bansos tersebut.

“Tapi mang itu faktanya. Bagaimana kita mau mencairkan dana bansos jika uangnya tidak ada,” ujar Zaenul menjawab wartawan, Kamis (22/8).

Ia mengatakan pemotongan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) yang menjadi hak Provinsi NTB oleh Kementrian Keuangan lantaran NTB dinilai telah ada pemasukan daerah dari komponen lainnya berupa sumber daya alam yakni, pengelolaan tambang. Sehingga, dana DBHCHT tersebut dipotong, mengingat NTB dirasa sudah ada kelebihan pemasukan.

Selain itu, kata Zaenul, adanya hutang dana percepatan jalan tahun jamak pada era pemerintahan sebelumnya mencapai Rp 34 miliar, maka dana yang ada lebih dialokasikan untuk membayar kewajiban yang tertunda tersebut.

Apalagi, lanjut dia, tidak dibayarkannya hibah bansos juga sifatnya tidak mengikat. Hal ini sesuai petunjuk Permendagri yang terbaru. “Maka dari itu, disinilah, kami kemudian berkonsultasi dengan Pak Gubernur, sehingga petunjuk beliau, ikuti saja aturan yang berlaku. Makanya, kami fokus menambal hutang percepatan jalan dulu dan mengesampingkan pembayaran hibah bansos masyarakat itu,” jelas Zaenul.

Ia menyatakan, dalam Permendagri soal ketentuan pembayaran hibah bansos juga termatub adanya klausul yang menyebutkan pembayaran akan bisa dilakukan jika disesuaikan dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, lantaran ada pengaruh eksternal, maka jalan tidak membayarkan bansos ditempuh saat ini untuk menyatabilkan posisi keuangan daerah.

“Memang SK para penerima sudah ada dan mereka sudah tanda tangan. Tapi, karena kemampuan keuangan daerah tidak mampu, masak kita harus paksakan untuk membayar dana hibah bansos itu,” tandas Zaenul Islam.

Lapor ke APH
Terpisah, salah satu ketua kelompok penerima hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang tidak cair, Taupik Hidayat, mengemukakan hingga saat ini ia tidak mendapatkan kepastian terkait hibah Bansos itu. Padahal dia mengaku sudah menyelesaikan semua dokumen pencairannya, termasuk sampai penandatangan kwitansi penerimaan.

“Saya sudah menandatangani semua dokumen keperluan untuk pencairan. Tapi tidak dibayar sampai sekarang oleh Pemprov NTB,” ujarnya.

Dalam SK penerimaan hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Pemprov NTB, ada 27 kelompok penerima yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari 27 kelompok tersebut, 15 kelompok sudah dicairkan dan 12 kelompok belum cair, termasuk hibah Bansos milik Taufik Hidayat.

Tidak cairnya Bansor pernah dia pertanyakan kepada instansi yang bersangakutan. Namun ia tak mendapatan jawaban yang pasti. Pihaknya pun kemudian mengadukan hal tersebut ke DPRD NTB. Lagi-lagi, ia tak mendapatan kejelasan akan hibah itu. Ia mendapatkan jawaban bahwa hibah Bansos akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019 ini.

“Karena itu, Insya Allah saya akan laporkan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kami juga menduga penerima hibah Bansos yang sudah dicairkan itu, diduga banyak lembaga yang tidak memiliki akte notaris atau lembaga yang tidak berbadan hukum,” kata Taufik menduga.

Diketahui belanja hibah Bansos yang tidak dibayarkan sebagian besar berasal dari pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keungan, H. Humaidi menyebutkan total hibah Bansos dari pokir DPRD yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2018 lalu sebesar Rp8,5 miliar.

“Ya hangus sudah jadinya, ndak ada apa-apa. Total bansos dari Pokir Dewan itu Rp 8,5 miliar. Pokir dari saya sendiri sebesar Rp300 juta yang tidak cair. Saya diprotes sama masyarakat, tapi mau bilang apa? Ya kita jelaskan kondisinya,” kataHumaidi.

Sebagai Pimpinan Komisi III yang membidangi urusan keuangan, ia dapat memahami mengapa pemprov NTB tidak bisa membayarkan belanja hibah Bansos tersebut. Kondisi defisit keuangan daerah memaksa Pemprov tak bisa membayar belanja hibah Bansos tersebut kepada masyarakat.

“Tapi kita tidak bisa sepenuhnya salahkan pemerintah. Karena kalau kondisi APBD kita jeblok (defisit) maka yang paling berani dan gampang kita hapus (dirasionalisasi) adalah belanja hibah Bansos. Karena kalau belanja program proyek yang dikotrak, ndak akan berani pemerintah,” tandasnya.

“Bisa dituntut, karena sedang berjalan dikerjakan. Makanya jalannya Bansos itulah jadi lahan paling tepat untuk dipangkas,” sambungnya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: