Senin , 17 Juni 2019
Home / Hukum / Pansus DMB Dipersilahkan Konsultasi ke KPK, Jazuli : Dirut DMB Jangan Lepas Tangan
HL. Jazuli Azhar

Pansus DMB Dipersilahkan Konsultasi ke KPK, Jazuli : Dirut DMB Jangan Lepas Tangan

MATARAM, DS – DPRD NTB akhirnya membentuk lima panitia khusus (Pansus) pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lalu Wirajaya, Kamis (10/1). Menariknya, satu dari lima pansus itu yakni, Pansus Pembubaran PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). Sementara empat pansus lainnya, Pansus Fasilitasi Keamanan Transportasi,  Pansus Kepemudaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Pansus Perijinan Usaha Kelautan dan Perikanan.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, menyatakan adanya pembentukan Pansus DMB merespon keinginan para anggota DPRD yang masih butuh bahan dan kajian yang mendalam terkait pembubaran salah satu perusahaan daerah (Perusda) milik Pemda NTB itu.

“Yang pasti, prinsip kehati-hatian harus dimaknai jika DPRD masih butuh banyak refrensi dan masukan, serta dokumen terkait pembubaran PT DMB. Makanya, ada pansus untuk mengakomodir keinginan para anggota DPRD itu,” ujar Isvie menjawab wartawan usai sidang paripurna itu.

Menurut Sekretaris DPD Golkar itu, jika merujuk Perda Pendirian PT DMB, yakni perda Nomor 4 tahun 2010,  ada klausul yang mewajibkan pembubaran DMB harus ada persetujuan lembaga DPRD. Oleh karena itu, pihak ekesekutif maupun para pemegang saham harus memahami dinamika yang terjadi di lembaga DPRD terkait belum beraninya anggota DPRD menyetujui proses pembubarannya selama ini.

“Kalaupun pansus berkeinginan meminta fatwa hukum ke KPK, karena proses divestasi saham NNT tengah didalami oleh lembaga anti rasuah itu, maka ya kita berharap proses itu harus dihormati oleh eksekutif. Inilah prinsip kehati-hatian itu,” tegas Isvie.

Terkait, pembentukan pansus pembubaran PT. DMB, Isvie berharap proses tarik ulur dan dinamika yang terjadi di lembaga DPRD akan bisa menjadi pintu untuk menuntaskannya melalui kerja pansus. “Target kami, sangat mungkin tahun ini bisa kelar DMB itu. Tapi, catatannya, semua data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kinerja pansus bisa diperoleh seluruhnya,” tandas Isvie Rupaedah

Diketahui, Pansus Pembubaran DMB diketui oleh Johan Rosihan dari PKS dengan H. Abdul Karim dari Partai Gerindra sebagai wakil ketuanya.

Harus Kooperatif

Terpisah, anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, H. Lalu Jazuli Azhar, mengatakan sikap Dirut PT DMB, Andi Hadianto yang terkesan mengabaikan lembaga DPRD NTB sangat disayangkan. Menurut dia, PT DMB itu adalah salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh rakyat NTB. Oleh karena itu, mekanisme pembubarannya perlu mengikuti kaidah aturan yang tertuang dalam perda Nomor 4 tahun 2010.

“Ini kok aneh, mau bubarkan DMB tapi enggak mau pakai mekanisme aturan. Wajarlah, jika rakyat melalui anggota DPRD banyak menduga jika DMB itu adalah perusahaan pribadinya Andi, karena hak-hak rakyat yang ingin tahu kondisi keuangan perusahaan sama sekali tidak diberikan selama ini,” ujar Jazuli.

Ia menegaskan, pernyataan Dirut PT DMB yang berencana mengundurkan diri tanpa harus  melaporkan kondisi perusahaan secara umum pada masyarakat layak dipertanyakan kredibilitasnya. Padahal, koperasi tingat desa yang mengelola dana hanya sebesar Rp 100 juta harus melaporkan dan menyerahkan laporan pertanggung jawabannya (LPJ) terlebih dahulu pada anggotanya.

“Ingat, menjadi Dirut itu adalah amanah pimpinan daerah dalam hal ini pemegang saham yang harus ditunaikan hingga akhir jabatannya. Sekali lagi, jangan gara-gara isu selingkuh, terus suami dan istri cerai. Selanjutnya, cerai begitu saja. Padahal, disitu ada harta gono gini yang wajib dibicarakan di pengadilan terkait hak anak dan bagian suami juga istrinya,” tegas Jazuli.

Karena kini sudah ada Pansus pembubaran DMB, ia berharap Dirut DMB kooperatif guna memberikan data atas posisi keuangan dan aktifitas perusahaan selama ini. “DMB itu punyanya rakyat NTB dan pak Andi itu hanya pekerja. Jadi, apapun keinginan rakkat melalui wakilnya jangan dipersulit kedepannya,” tandas Jazuli Azhar. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Bantah Mudik Gratis Keluarga ke Sumbawa Difasilitasi

MATARAM, DS – Surat permintaan fasilitas penyeberangan mudik gratis dari seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: