Senin , 19 Agustus 2019
Home / Hukum / Pansus Bank NTB Temukan Penyimpangan Perda sampai 16 tahun
Nurdin Ranggabarani MH

Pansus Bank NTB Temukan Penyimpangan Perda sampai 16 tahun

MATARAM, DS – Sebanyak lima panitia khusus (Pansus) DPRD NTB meminta perpanjangan waktu kerja dalam sidang paripurna penyampaian laporan Pansus-pansus Dewan, Selasa (28/2). Pansus berdalih mepetnya waktu pembahasan yang diagendakan badan musyawarah (Banmus) menjadi pemicu subtansi laporan mereka belum komprehensif dan mendatail.

Selain itu, pihak eksekutif melalui SKPD terkait di lingkup pemprov NTB belum memberikan gambaran dan data optimal dalam menunjang kinerja pelaporan yang dikehendaki.

“Jadi, tidak lengkap jika pansus membacakan laporan tanpa adanya data-data yang belum optimal untuk disampaikan dalam sidang paripurna,” ungkap juru bicara Pansus I yang membahas ranperda mutu pelayanan kesehatan, Lalu Satriawandi saat membacakan laporan pansusnya.

Sementara itu, pimpinan Pansus PT Bank NTB, Nurdin Ranggabarani MH, mengatakan, dugaan indikasi praktek pelanggaran Perda telah dilakukan selama 16 tahun oleh managemen PT. Bank NTB. Ia menyebutkan pelanggaran itu antara lain, jasa produksi (jaspro) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

“Yang jelas, sesuai ketentuan jaspro harus dipungut 10 persen. Tapi, anehnya oleh jajaran direksi mereka pungut sampai 20 persen. Dan yang parah, direksi selalu mengklaim itu atas persetujuan RUPS, makanya kita minta dihadirkan pemilik saham pengendali, yakni Gubernur dan Wagub. Tapi mereka nggak berani hadirkan hingga kini,” tegas Nurdin lantang dalam interupsinya.

Hal lain lainnya, kata Nurdin, terkait lemahnya transparansi dan kontribusi Bank NTB kepada daerah. Hal lain yang menjadi kekecewaan anggota DPRD NTB dengan diputuskannya secara sepihak penyetoran Rp 29 miliar dividen Bank NTB ke kas daerah. Padahal, itu jelas masuk katagori sangat tidak patut, karena telah melanggar peraturan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengamanatkan angka dividen senilai Rp 59 miliar harus disetor semua ke kas daerah.

“Kalau kita buka rekomendasi ini ke sidang paripurna sebelum anggota pansus bisa ketemu pak Gubernur, jelas ini berbahaya bagi pimpinan daerah. Praktek ini sudah lama, saya yakin pimpinan daerah tidak tahu akan hal ini,” jelas Nurdin lantang.

Diketahui, lima ranperda itu, yakni ranperda mutu pelayanan kesehatan, ranperda pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil, ranperda penyelenggaraan keolahragaan. Serta, rekomendasi DPRD NTB terhadap permasalahan PT. Bank NTB dan percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah yang memimpin sidang paripurna itu mengaku, melihat alasan yang dilontarkan juru bicara kelima pansus DPRD itu, pihaknya memahami dasar yang dijadikan rujukan. “Atas persetujuan semua anggota, maka perpanjangan itu dapat kami terima,” kata Isvie.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB H. Muhamad Amin SH MSi, mengakui, perpanjangan masa kerja pansus itu akan berdampak pada sejumlah agenda yang telah disepekati antara eksekutif dan legislatif akan molor. Padahal, dalam waktu dekat akan ada laporan pelaksanaan pertanggung jawaban gubernur dan wakil gubernur NTB.

“Secepatnya, kita akan cari tahu terkait penyebab tertundanya pelaksanaan sidang paripurna kali ini. Kalau kami sih berharap waktu yang ada itu, ya dipakai dengan efektif dan efisien, sehingga semua agenda yang kita sepakati dapat berjalan dengan baik,” ujarnya seraya persoalan di PT. Bank NTB akan segera dilaporkannya ke Gubernur terkait adanya temuan pansus Bank NTB.fahrul.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dampak Rekrument GNE Langgar Aturan, Hipmi Minta Gubernur Fokus Buat Regulasi Amankan UMKM NTB

MATARAM, DS – Polemik yang kini terjadi antara DPRD NTB dengan management PT Gerbang NTB …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: