Selasa , 18 Juni 2019
Home / Hukum / Ombudsman: Kakanwil Kemenag NTB Intervensi Pengadaan Buku Madrasah Senilai Rp 200-an Miliar
Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI NTB, Sahabudin saat memaparkan kajian Ombudsman NTB terkait dugaan pelanggaran oleh Kakanwil Kemenag NTB atas pengadaan buku madrasah yang dibiayai dana BOS tahun 2018

Ombudsman: Kakanwil Kemenag NTB Intervensi Pengadaan Buku Madrasah Senilai Rp 200-an Miliar

MATARAM, DS – Laporan dugaan pelanggaran mal adminsitrasi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB pada pembelian buku yang dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah senilai Rp 293 miliar pada tahun 2018 telah dirampungkan Ombudsman Perwakilan NTB.

Tak tanggung-tanggung, penanganan mal administrasi itu telah disampaikan melalui Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) pada Ombudsman RI dan tim tujuh Ombudsman RI yang khusus menangani pendidikan untuk ditindaklanjuti pada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI NTB, Sahabudin, mengatakan, LHAP itu telah dituntaskan dan diserahkan pihaknya pada 7 Desember 2018 lalu ke Ombudsman RI. Menurut dia, lantaran terlapornya adalah Kakanwil Kemenag NTB maka koordinasi lanjutan untuk menangani pelanggaraan mal administrasi itu berada pada Ombudsman RI bersama Menteri Agama.

“Kita berharap, mudah-mudahan pada Januari 2019 ini sudah ada titik terangnya. Prinsipnya, LHAP yang kita serahkan itu, tinggal menunggu kajia dan hasil tambahan dari Ombudsman RI atas laporan yang telah kita serahkan itu. Sepenuhnya, itu ada di pusat untuk kewenangannya,” ujar Sahabudin menjawab wartawan di Kantor Ombudsman NTB di Mataram, Senin (7/1).

Ia menegaskan, pada rekomendasi yang disampaikannya itu, pihaknya merekomendasikan harus ada tindakan tegas Menteri Agama terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB. Harapannya, agar kasus serupa tidak terulang dan menjadi preseden buruk tata kelola pendidikan agama khususnya di NTB.

Sebab, kata Sahabudin, jika merujuk petunjuk teknis (juknis) terkait dana BOS Madrasah, tidak seharusnya pihak Kakanwil Kemenag mengintervensi atau menyiapkan rekanan pada proses pengadaannya. Apalagi, kewenangan mengadakan buku adalah hak guru, dewan guru dan kepala sekolahnya.

“Ini aneh, di Juknis jelas tertuang jika madrasah swasta pengadaanya bersifat swakelola. Artinya, mereka diberikan ruang otonom untuk merencanakan, menganggarkan serta melakukan pembelian buku yang dibutuhkan. Tapi, praktiknya, Kakanwil Kemenag malah mengeluarkan imbauan harus membeli buku di salah satu rekanan yakni, PT AK,” tegas dia.

Sahabudin mengaku memiliki bukti indikasi pelanggaran yang dilakukan institusi tertinggi di Kementarian Agama Wilayah NTB, mulai dari transfer pembelian buku, sampai rekaman percakapan indikasi pemaksaan ke satu perusahaan tertentu.

Investigasi Ombudsman menemukan dugaan penyalahgunaan prosedur dalam bentuk penunjukan satu perusahaan tertentu. Pengadaan buku ke 2.256 madrasah se-NTB dengan total anggaran sekira Rp 200 miliar.

Distribusi pembelian buku seperti buku umum K-13 diduga hanya dilakukan satu rekanan, yakni PT AK yang notabene bukan distributor atau penerbit. Ombudsman juga menemukan indikasi paksaan kepada madrasah untuk membeli buku dari perusahaan tersebut.

Bagi sekolah yang tidak berkenan maka pencairan dana BOS termin kedua akan dihambat. Pencairannya menyaratkan adanya kwitansi pembelian dari rekanan yang ditunjuk itu. Kasus dugaan maladministrasi ini terungkap karena sejumlah madrasah mengeluh, baik yang swasta maupun negeri. Buku yang dibeli sebagian belum diperlukan.

Contohnya buku K-13, karena sebagian juga madrasah pada zonasi tertentu masih ada yang menggunakan buku KTSP. “Yang pasti, biasanya itu adanya indikasi maladministrasi berbanding lurus dengan indikasi korupsi. Kasus tersebut kini juga tengah diselidiki Polda NTB, khususnya mengenai pengelolaan dana BOS,” jelas Sahabudin

Terkait koordinasi dengan Polda NTB, Sahabudin menambahkan, pihaknya hingga kini terus melakukan koordinasi itu, bahkan share informasi dan pendalaman kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian terus dilakukan.

“Kami bantu penuh Polda NTB untuk melakukan penindakan atas kasus ini. Kalau kami fokus pada dugaan maladministrasi pengadaan buku madrasah bersumber dari dana BOS tahun 2018. Tapi yang pasti, jika ada pelanggaran mal administrasi, tentu lebih besar mengarah ke pidana, karena hal itu memang tidak bisa dilepaskan, terkait pertanggung jawabannya dari sisi penyimpangan prosedur dan pelimpahan kewenangannya,” tandas Sahabudin. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Bantah Mudik Gratis Keluarga ke Sumbawa Difasilitasi

MATARAM, DS – Surat permintaan fasilitas penyeberangan mudik gratis dari seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: