Senin , 18 November 2019
Home / Hukum / Miris, Sawah Sembung Terancam Berubah jadi Lahan Beton
Inilah plank proyek pembangunan perumahan bersubsidi yang berdiri megah diatas areal persawahan produktif di Sembung, Narmada yang sudah mulai diratakan

Miris, Sawah Sembung Terancam Berubah jadi Lahan Beton

LOBAR, DS – Rencana pembangunan perumahan bersubsidi di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, kian hari makin memicu kekhawatiran. Lokasi yang masuk wilayah sawah abadi alias lahan produktif tersebut terancam hilang dan berubah fungsi.
Pasalnya, pihak pengembang dari PT Maulana Raya Lombok berencana menjadikan lahan yang sebelumnya adalah sawah. Areal itu bakal diubah menjadi proyek perumahan lebih dari seratus unit rumah.

Nahrul Jawandi dari Forum Mantan Kepala Desa Lombok Barat menyatakan, penolakannya terkait pembangunan proyek perumahan tersebut. “Kita melihat pertama dari sisi aturan dan perundang-undangan, apakah sudah legal atau tidak. Tetapi sepengetahuan kami untuk pembangunan perumahan untuk wilayah Narmada dan Lingsar itu merupakan tanah sawah produktif yang merupakan tanah sawah abadi yang sepengetahuan kami tidak boleh ada pembangunan perumahan,” ujar Nahrul menjawab wartawan, Selasa (20/8).

Ia menyatakan dalam sejarahnya, saat pembangunan Kantor Bupati Lombok Barat sebelum dipindah ke Kecamatan Gerung, dilakukan di Narmada dan Lingsar. Lantaran kedua kecamatan tersebut merupakan lahan produktif maka pembangunan kantor bupati akhirnya dilakukan di Gerung.

“Kita melihat ke belakang, kita runut ke belakang, dulu pembangunan kantor bupati saja tidak disetujui di Narmada atau Lingsar. Kenapa kantor bupati pindah ke Gerung karena Narmada dan Lingsar ini daerah produktif pertanian yang merupakan lumbung ketahanan pangan,” kata Nahrul.

Ia mendesak Pemkab Lobar agar mengambil sikap tegas terhadap pihak pengembang yang telah berani merencanakan pembangunan di kawasan produktif. Apalagi, dalam Perda nomor 11 tahun 2006 tentang RTRW provinsi NTB telah tegas melarang pembangunan di lahan produktif, begitu juga dengan Keputusan Mendagri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang memberikan perlindungan terhadap petani.

“Selanjutnya, ada PP nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi dan Permen nomor 33 2007 yang menurut kami sangat bertentangan karena air di wilayah Narmada sangat membantu lahan pertanian petani selama ini,” tegas Nahrul.

Nahrul yang juga menjadi Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Lombok Barat ini mengkhawatirkan dampak jika pembangunan terus dilakukan. Jika terjadi persekongkolan untuk memuluskan perizinan di daerah subur ini, akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. “Saya khawatir masyarakat akan tersisih dan menjadi masyarakat pinggiran. Karena tentu yang akan membeli rumah di lokasi perumahan ini orang luar. Sebaiknya pemerintah jangan melakukan pembiaran,” tegas Nahrul.

Oleh karena itu, ia mengancam akan mengambil sikap bergerak jika pemerintah masih menutup mata terhadap rencana pembangunan perumahan di desa Sembung. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: