Kamis , 21 November 2019
Home / Hukum / Mantan Ketua KONI NTB Sayangkan Pejabat Publik “Masih” Rangkap Jabatan 
Mantan Ketua KONI NTB Kasdiono

Mantan Ketua KONI NTB Sayangkan Pejabat Publik “Masih” Rangkap Jabatan 

MATARAM, DS –  Mantan Ketua KONI NTB HMNS Kasdiono angkat bicara terkait masih banyaknya pejabat publik dari mulai bupati, wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD di beberapa wilayah di NTB, terpantau masih aktif merangkap jabatan selaku ketua KONI.

Menurut Kasdiono, UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, telah final melarang bagi siapapun pejabat publik memegang pimpinan KONI di wilayah mereka masing-masing.

Sehingga, tidak ada alasan bagi siapapun tidak patuh pada aturan yang sudah digariskan tersebut. “Saya sendiri pada tahun 2015 lalu, telah mencoba memberikan contoh dengan mundur saat mengemban amanah sebagi Ketua KONI NTB periode kedua. Ini saya lakukan karena patuh pada aturan, apalagi saat itu saya terpilih sebagai anggota DPRD NTB,” ujar Kasdiono menjawab wartawan dalam pesan tertulisnya, Selasa (24/9).

Penelusuran wartawan menyebutkan, di Kota Mataram misalnya, KONI  Mataram yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana memperoleh dana hibah dari APBD setempat berkisar Rp 3,050 miliar lebih pada tahun 2017 dengan realisasi mencapai 100 persen. Sedangkan, tahun 2018 juga memperoleh dana hibah meningkat nilainya mencapai Rp.8,350 miliar lebih dengan realisasi anggaran mencapai 7, 290 miliar lebih atau setara dengan 86, 33 persen hingga saat ini.

Politisi Demokrat yang kini kembali aktif sebagai pengusaha itu menyayangkan masih banyaknya para pejabat publik di kabupaten/kota di NTB yang kini masih aktif memegang jabatan sebagai Ketua KONI. Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dua kali melayangkan surat permakluman yang berisi pelarangan untuk para pejabat publik agar melepaskan jabatannya mereka selalu Ketua KONI.

Aturan SE Mendagri itu, yakni SE Nomor 800/2398 tahun 2011, SE nomor 800/148 tanggal 17 Januari 2014 tentang pejabat publik tidak diperkenankan menjabat Ketua KONI.  Sehingga, kata Kasdiono, seandainya Ketua KONI bukan pejabat publik, bukan berarti pembinaan olahraga di daerah akan macet.

“Justru menurut UU, malah peran itu banyak dimainkan oleh cabang olahragara (Cabor) dan pejabat publik bisa menjadi Ketua Cabor dan itu diperbolehkan. Makanya Ketua DPRD NTB menjadi ketua Cabor itu langkah yang tepat dan bisa dijadikan contoh,” jelas dia menegaskan.

Menurut Kasdiono, jika dikaji dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan maka peran KONI itu sangat kecil. Sebab, peran dalam memajukan keolahragaan justru banyak dimiliki oleh Cabor.

“Ada ketentuan di sejumlah pasalnya yang menarik untuk didiskusikan. Bahkan kalimatnya Pemerintah dapat mengikutsertakan Komite Olahraga, disinilah point utamanya. Bahwasanya, KONI itu harus bersifat mandiri dan tidak lagi bergantung dengan dana APBD,” tegasnya.

Terkait sanksi pada pejabat publik yang masih menjabat selaku Ketua KONI lantaran dana yang dipergunakan adalah dana hibah yang bersumber dari APBD. Menurut Kasdiono, dalam aturan telah digariskan, jika anggaran seluruh kegiatan olahraga yang bersumber dari APBD diserahkan sepenuhnya pada Dispora di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Provinsi NTB. Hal ini dimaksudkan agar Pemda tidak salah langkah serta tidak ada konflik kepentingan saat pengucuran dana tersebut pada masing-masing cabor.

“Disinilah, tugas Kepala daerah adalah menempatkan Kadis yang benar-benar paham tentang olahraga. Sehingga, jalannya pembinaan dan keberlangsungan atlet dapat berjalan dengan baik melalui wadah Disporanya,” tandas Kasdiono.

Menyinggung adanya dana yang keluar dan sudah dipergunakan oleh pejabat publik sebagai Ketua KONI, ia menjelaskan, hal itu biarlah aturan UU dan PP yang   mengeleminasinya. Mengingat, ada pasal 40 di UU SKN yang menyebutkan jika dilanggar pun tidak masalah karena tidak ada sanksinya yang bersifat tegas.

“Hanya saja, yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh kita (Pemda) memberikan dana hibah kepada lembaga yg melanggar UU?. Saya termasuk pihak paling ngotot menolak pasal 40 ini. Tapi apa boleh buat MK memutuskan jika rangkap jabatan pejabat publik tetap dilarang secara aturan, sehingga kepatuhan pada aturan untuk taat azas sangat diperlukan oleh siapapun warga negara Indonesia,” tandas Kasdiono. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: