Jumat , 19 Juli 2019
Home / Hukum / MA Tolak Pengajuan PK, Baiq Nuril Minta Presiden Beri Amnesti
Baiq Nuril

MA Tolak Pengajuan PK, Baiq Nuril Minta Presiden Beri Amnesti

MATARAM, DS – Terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun, menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan keadilan. Hal itu terlihat dari surat untuk Jokowi yang ditulis tangan oleh Baiq Nuril.

Dalam surat yang beredar luas itu, Baiq Nuril berharap Presiden memberikan amnesti kepada dirinya. Sebab, itu merupakan harapan terakhir Baiq Nuril setelah upaya Peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Bapak Presiden, PK saya ditolak, saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya,” ujar Baiq Nuril dikutip dari tulisan tangan dalam lembaran kertas, Sabtu (6/7).

MA menolak PK yang diajukan Baiq Nuril karena dalam hukuman di tingkat kasasi dinilai tak terjadi kekhilafan pada putusan hakim. Dalam putusan MA, Baiq Nuril dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Baiq Nuril dinyatakan terbukti bersalah mentransfer/mentransmisikan rekaman percakapannya dengan mantan atasannya berinisial M saat Baiq Nuril menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram.

Padahal Baiq Nuril merekam percakapan dengan bekas atasannya di SMAN 7 Mataram berinisial M untuk membela diri. M, disebut Baiq Nuril, kerap menelepon dirinya dan berbicara cabul.

Sedangkan Jokowi menolak mengomentari putusan MA atas kasus tersebut. Namun Jokowi menegaskan, jika persoalan tersebut sudah masuk ranah eksekutif, dia akan mengambil sikap.

“Saya akan bicarakan dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menko Polhukam, untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lainnya,” kata Jokowi, Jumat (5/7) lalu.

Amnesti yang dimohonkan Baiq Nuril merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, disebutkan akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan.

Amnesti juga bisa diberikan presiden kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dahulu.

Sementara pada Pasal 14 UUD 1945 diatur mengenai pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan pihak lain.

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,” demikian bunyi ayat 1 dan 2 Pasal 14 UUD 1945. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polisi Sterilkan Lokasi Jatuhnya Helikopter di Persawahan Pujut

LOTENG, DS – Lokasi jatuhnya helikopter B206L4 milik PT Carpediem Air yang membawa tiga penumpang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: