Senin , 18 November 2019
Home / Hukum / Ketua DPRD NTB Minta Gubernur Patuhi Penilaian Ombudsman
Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH

Ketua DPRD NTB Minta Gubernur Patuhi Penilaian Ombudsman

MATARAM, DS – DPRD NTB meminta Pemprov mematuhi rekomendasi Ombudsman terkait penilaian terjadinya maladministrasi pada program pengiriman sebanyak 18 orang mahasiswa NTB ke Universitas Chodang di Korea Selatan. Rekomendasi Ombudsman dinilai harus dipatuhi dan ditindaklanjuti Gubernur Zulkieflimansyah.

“Saya kira tinggal Pak Gubernur tindak lanjuti itu sebagai bentuk penghargaan kepada instansi lain dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan NTB ke depan,” ujar Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH menjawab wartawan, Rabu (11/9).

Ia mengatakan keputusan DPRD saat menyetujui program pengiriman sebanyak 18 orang mahasiswa NTB ke Universitas Chodang di Korea Selatan beberapa waktu lalu, lebih pada upaya penghargaan pada program unggulan Pemprov NTB.

Menurut Isvie, saat itu DPRD dihadapkan pada persoalan harus cepat menyetujui pengajuan yang diusulkan oleh Gubernur. Sebab, jika tidak ada persetujuan lembaga, maka nanti akan ada upaya menghambat program dari pemerintah. Mengingat, program pengiriman mahasiswa sangat strategis bagi rakyat NTB.

Oleh karena itu, jika belakangan Ombudsman NTB menemukan adanya persoalan di belakang hari terkait proses pemberangkatannya tanpa melalui perjanjian kerjasama dan tanpa dilengkapi standar operasional prosedur (SOP) yang klear, maka seyogyanya persyaratan yang kurang-kurang itu agar bisa dilengkapi oleh pemprov NTB.

“Kami tidak tahu jika alas hak yang dipakai pak Gubernur meminta persetujuan DPRD hanya LOI. Sehingga, kedepan, kita minta agar kerjasama pada universitas di luar negeri agar diperbaiki sistem perekrutannya dan lebih teliti lagi dalam melihat dan mengecek kondisi universitas yang akan dijadikan kerjasama pengiriman mahasiswa,” kata Isvie lantang.

Sekretaris DPD Golkar itu menyatakan, kebingungannya terkait program pengiriman mahasiswa NTB ke Universitas Chodang di Korea Selatan, justru meninggalkan hutang pada pihak perbankan. Sebab, menurut dia, adanya program beasiswa tentu tidak boleh membebankan pada mahasiswa.

Oleh karena itu, jika ada sangkutan hutang piutang, maka tugas pemprov NTB menyelesaikannya. “Saya minta jangan ada pembebanan pada mahasiswa. Kalaupun dana CSR bank NTB hanya bisa mengkover Rp 25 juta dari total biaya sebesar Rp 80 juta bagi setiap mahasiswa, maka itu harus berani disampaikan. Jangan kayak sekarang, orang sudah berangkat dan bermasalah disana, lagi mereka dibebankan hutang-piutang, ini enggak benar. Jadi perjanjian kayak gitu perlu ditinjau ulang,” jelas Isvie.

Sebagai mantan pengajar di Universitas Mataram. Isvie mengaku prihatin atas kondisi mahasiswa NTB di Korsel yang dalam pemberitaan media justru mereka terlantar saat berada di luar negeri. “Pak Gubernur perlu menyampaiakan secara fair atas kondisi sebenarnya, jangan cuci tangan lah. Endak baik program baik kayak surga itu, tapi aplikasinya kayak nereka. Kami mendukung program pengiriman mahasiswa ke luar negeri sepanjang segala persyaratan yang diharuskan UU harus dipatuhi secara tertib,” tandas Isvie Rupaedah. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: