Rabu , 11 Desember 2019
Home / Hukum / Kerjasama 70 Tahun Hanya Hasilkan Rp 22,5 Setahun KPK Cek Aset NTB Rp 2,3 T NTB di Gili Trawangan, DPRD Minta Kontrak GTI Ditinjau Ulang
Mori Hanafi M.Comm

Kerjasama 70 Tahun Hanya Hasilkan Rp 22,5 Setahun KPK Cek Aset NTB Rp 2,3 T NTB di Gili Trawangan, DPRD Minta Kontrak GTI Ditinjau Ulang

MATARAM, DS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian gencar bersafari ke daerah untuk mengecek aset-aset pemerintah yang bermasalah. Salah satunya di NTB. Hal ini sejalan dengan komitmen DPRD NTB yang akan melakukan evaluasi terhadap kontrak perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemprov selama berpuluh-puluh tahun lamanya yang kontribusinya tidak signifikan pada PAD NTB.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi M.Comm, mengaku telah melakukan cek lapangan terkait lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektar yang dikelola oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI) selama kurang lebih 23 tahun. Namun, kontribusi yang disetorkan ke daerah hanya berkisar Rp 22,5 juta per tahunnya.

“Jadi, atas dasar ini, DPRD Provinsi NTB hadir untuk mengkaji kembali kontrak tersebut agar bagaimana segera bisa diputuskan kontrak yang ada itu dilanjutkan kembali atau dihentikan segera. Prinsip apa yang dilakukan oleh KPK sejalan dengan komitmen kami di DPRD,” ujar Mori menjawab wartawan, Minggu (24/11).

Politisi Gerindra itu menyatakan, jika perwakilan masyarakat di Wilayah Gili Trawangan mendukung upaya DPRD setempat agar perjanjian kerjasama dengan pihak swasta yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan dikaji secepatnya.
Oleh karena itu, Mori mendesak jajaran Pemprov NTB melakukan pengkajian secara komperehensif sebelum melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. GTI. Hal ini dimaksudkan agar potensi pemasukan pemerintah daerah bisa dimaksimalkan.

“Selain itu, apabila lahan-lahan tersebut serta lahan-lahan lainnya dikelola langsung oleh masyarakat maka masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan lahan tersebut. Makanya, kita minta kajian itu cepat dirampungkan, sehingga kesejahteraan masyarakat NTB bisa terwujud atas adanya aset-aset daerah itu,” kata dia.

Sementara itu, tim KPK sendiri telah menemukan adanya aset milik pemerintah provinsi yang dikuasai perusahaan swasta. “Melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) atas pengelolaan objek tanah dengan golongan tanah pariwisata di Gili Trawangan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam siaran tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (23/11).

Penguasaan PT GTI atas aset itu, disebut KPK, termaktub dalam kontrak dengan Pemprov NTB selama 70 tahun. KPK mengecek pengelolaannya untuk mengetahui ada-tidaknya pelanggaran karena nilai asetnya sangat tinggi. Peninjauan itu, disebut Febri, dilakukan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK bersama Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi NTB.

“Sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan tersebut atau tidak,” kata Febri. “Ini merupakan salah satu fokus tim KPK di NTB karena nilai aset yang dikuasai cukup signifikan. Dari hasil peninjauan dan sesuai dengan hasil penilaian ulang atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018, untuk luas lahan 65 hektare yang dikuasai PT GTI dengan nilai sekitar Rp 2,3 triliun,” sambung Febri.

Penertiban Aset Bermasalah
Di sisi lain Febri menyampaikan temuan tim Korsupgah KPK itu berada di NTB pada 18 dan 19 November 2019. Tim itu menemukan adanya 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah di NTB yang belum bersertifikat. “KPK terus mendorong pemerintah daerah se-Provinsi NTB segera melakukan penertiban atas aset bermasalah,” tegas Febri.

Selain urusan itu, Febri menyebut KPK memasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan disebut menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

“Aset tersebut berupa Lapangan Malomba, lapangan Pacuan Kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasum dan fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang,” tandas Febri Diansyah. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Minta Jatah Fee, Kadis Pariwisata Lobar Kena OTT

MATARAM, DS – Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lombok Barat, IJ, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: