Senin , 9 Desember 2019
Home / Hukum / Kejati Bantah Lambat Tangani Kasus APBD Ganda Mataram
TEDJOLEKMONO

Kejati Bantah Lambat Tangani Kasus APBD Ganda Mataram

MATARAM, DS – Kasus dugaan APBD ganda milik Pemkot Mataram tahun 2015 senilai Rp 29 miliar lebih yang telah dilaporkan Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat beserta jajarannya beberapa waktu lalu penanganannya dipastikan masih berjalan hingga kini.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tedjolekmono, menegaskan penanganan laporan sebanyak satu koper itu secara intensif terus dilakukan Bagian Pidana Khusus (Pidsus). Pihaknya membantah tidak serius menangani persoalan itu.
“Setahu saya, kasus APBD Kota Mataram yang diduga ganda itu masih dalam taraf penyelidikan. Jadi, tidak benar jika kami lambat, apalagi sampai mengendapkan kasus itu,” tegasTedjolekmono menjawab wartawan, Sabtu (18/2).
Menurutnya, pihak penyidik dilaporkan masih terus melakukan pengumpulan alat bukti. Oleh karena itu, karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, perkembangan atas kasus dugaan korupsinya belum bisa diungkapkan ke publik.
“Saya no comment soal siapa yang telah dipanggil. Pokoknya penanganan perkaranya masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Sabar ya, semuanya masih berproses,” kata Tedjolekmono.
Diketahui, Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat melaporkan kasus dugaan APBD ganda milik pemkot Mataram tahun 2015 di era kepemimpinan Kajati NTB, Martono. Rahmat menilai, dalam catatannya, ada sekitar 88,7 persen APBD Mataram sudah dipakai. Namun anehnya sama sekali tidak ada pembangunan yang dilakukan jajaran Pemkot Mataram waktu itu.
“Telahaan dan analisis kami, dana APBD hanya dipakai nyumbang dan pemberian hadiah, dan itu tanpa sepengetahuan DPRD,” tegasnya menjawab wartawan belum lama ini.
Menurutnya, pihaknya telah menemukan APBD Kota Mataram dalam dua versi ddengan nomor yang sama. Dengan kata lain, APBD Kota Mataram 2015 diduga ganda.
Disebutnya, selisih belanja dari kedua APBD tersebut mencapai Rp 29 miliar lebih. Sehingga, pihaknya menduga adanya penyalahgunaan. “Itu sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2014, tertanggal 22 Desember 2014,” kata Rahmat.
Anggota DPR RI itu mengakui APBD versi pertamalah yang benar karena bersifat resmi. Sebab, APBD versi pertama telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. Bahkan, telah disampaikan pada Gubenur NTB, Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi.
“Nilai yang sudah disetujui pemda dan DPRD Rp 1,104 triliun, sedangkan versi kedua mencapai Rp 117 triliun,” ungkap Rahmat.
APBD versi kedua, kata dia, dianggap tidak sah karena tidak melaui prosedur perundang-undangan.
“Yang versi Rp 1,117 triliun tersebut kami anggap ilegal karena tidak melalui persetujuan Gubenur. Tapi APBD versi dua tersebut tetap dipakai, bahkan sudah dipakai sampai 88,76 persen,” ujar Rahmat Hidayat. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Massa Pro Perubahan Nama Bandara Sebut SK Menhub Tepat

Jika sebelumnya massa penolak perubahan nama bandara melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD NTB …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: