Selasa , 31 Maret 2020
Home / Hukum / Kejagung Intensifkan Pengawasan ke Jaksa ‘Nakal’
Jaksa Agung HM Prasetyo saat menghadiri ground breaking kantor Kejari Mataram dan Kejati NTB

Kejagung Intensifkan Pengawasan ke Jaksa ‘Nakal’

MATARAM, DS – Upaya pencegahan terhadap jaksa ‘nakal’ terus dilakukan. Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya terus mengintensifkan pembinaan dan arahan-arahan. Hal ini dimaksudkan agar para jaksa tidak terlibat lagi dalam tindak kejahatan karena bisa terkena sanksi berat.

“Pastinya, pencegahan kita terus lakukan. Kita ini punya 10 ribu jaksa. Yang nakal bukan semua, bisa aja terjadi di mana-mana, usaha pencegahan kita lakukan tidak pernah berhenti,” ujar Prasetyo menjawab wartawan di ruang VIP Bandara Internasional Lombok (BIL), Sabtu (24/8).

Jika ada oknum jaksa yang melakukan perbuatan melawan hukum itulah yang harus diberikan tindakan tegas. Prasetyo membantah jika pihaknya membiarkan dan mendiamkan jajarannya manakala ada kesalahan yang mereka lakukan. “Kami selalu melakukan pencegahan untuk selanjutnya diberikan arahan, bahkan petunjuk dan sebagainya. Kalau masih ada yang melakukan penyimpangan dan kesalahan itu yang harus ditindak,” katanya.

Terkait ada berapa jaksa yang sudah ditangkap, Prasetyo kembali menegaskan bahwa siapapun yang bersalah harus menanggung akibat dari perbuatannya. “Itu sudah prinsip untuk kejaksaan tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dilindungi, yang ada dicegah, sekali lagi yang bersalah harus mempertangungjawabkan kesalahannya,” ucap Prasetyo.

Namun ia langsung menjelaskan jaksa yang terindikasi terlibat saja yang akan mendapatkan sanksi, sedangkan yang tidak terlibat namun mengetahui mungkin hanya menjadi saksi atau yang lainnya.

Pada peringatan Hari Bhakti Adhayaksa ke-59 bulan Juli lalu, Prestyo sempat menyingung soal masih adanya jaksa ‘nakal’ dalam lembaga yang dipimpinnya. Dan ia memperingatkan agar insan Adhayaksa menjaga teguh integritas dan disiplin diri dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Sementara itu sejumlah kasus menyeret oknum jaksa masih terjadi di sejumlah daerah seperti dugaan suap kasus tindak pidana kepabeanan di Jawa Tengah yang melibatkan mantan Kejati setempat.

Kasus ini mendorong Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung untuk memecat mantan Kejati Jateng, Sadiman. Selanjutnya kasus tiga jaksa yang ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana penyuapan di Jakarta. Dan berikutnya, perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tanah di wilayah Kampung Bontomanai, Kota Makassar, Sulawesi Tengah yang menyeret oknum JPU dari Kejaksaan Tinggi Setempat. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Larang Warga NTB Asal Daerah Terpapar Corona Pulang Kampung

MATARAM, DS – Gubernur NTB Zulkieflimansyah akhirnya mengeluarkan maklumat terkait keberadaan warga asal NTB yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: