Senin , 18 November 2019
Home / Hukum / Kasus Perampasan Tanah Petani Ditengarai Meningkat

Kasus Perampasan Tanah Petani Ditengarai Meningkat

MATARAM, DS – Kendati 90 persen masyarakat di NTB menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan, hingga kini penyelesaian konflik pertanahan yang menjadikan petani sebagai korban atau pihak yang dikriminalisasikan belum terlihat.

Aktifis pertanahan NTB, Wahidjan, menyayangkan belum adanya kebijakan strategis yang diluncurkan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dalam melindungi para petani yang terus dikriminalisasi pada lahan yang mereka garap secara turun temurun pada periode pertama pemerintahannya kali ini.

Padahal, kata dia, kasus konflik agraria terus meningkat akhir-akhir ini. “Saat ini, ada belasan aktifis dan para petani pemilik lahan yang telah mendekam di penjara tapi, langkah Pemprov dalam membela rakyatnya sama sekali tidak ada,” ujar Wahidjan menjawab wartawan, Minggu (22/9).

Saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi terbuka bertajuk “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi” yang diselenggarakan Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Wahidjan mengaku perlu menapak tilas bahwasanya kebijakan reforma agraria hendaknya menyentuh kasus-kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dengan pemilik modal dan kekuasaan yang selama ini rakyat sering dikalahkan.

Wahidjan yang juga pendamping kasus-kasus agraria di NTB menegaskan, pemerintah harus mau menyelesaikan sengketa lahan yang berujung pada perampasan tanah dan kriminalisasi petani. Apalagi, Ombudsman Perwakilan NTB telah pula melangsir terkait meningkatnya laporan dan pengaduan di sektor pertanahan, yang paling banyak diadukan oleh masyarakat seputar ganti rugi tanah, pelayanan pembuatan sertifikat tanah,prona, dan sengketa pertanahan

“Kasus-kasus tanah yang dikaitkan dengan perampasan tanah itu sangat banyak sekali, di NTB saja sudah puluhan kasus, termasuk yang ada di lahan KEK Mandalika Loteng juga di Selatan Lombok Timur. Dan sampai sekarang yang dikriminalisasi masih banyak tapi upaya berupa kebijakan pemda NTB untuk melindungi para petani sama sekali tidak ada,” tegasnya.

Wahidjan menjelaskan, persoalan tanah dan lahan di NTB tidak dapat dilepaskan dari peralihan kawasan ekologis yang menjadi daya dukung lingkungan, yang beralih fungsi menjadi area perhotelan, pertambangan, perumahan, perkebunan dan industri.

Kasus-kasus agraria di NTB, kata Wahidjan, dapat dilihat secara nyata dari menyusutnya lahan pertanian dan garapan masyarakat, yang diikuti konflik lahan dan sumber daya yang melibatkan masyarakat selaku pihak yang menggantungkan hidupnya di lahan itu.

Ia mengatakan dalam reforma agraria yang didengungkan Presiden Joko Widodo, seharusnya memprioritas penguasaan dan pengelolaan lahan oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat yang hidup di dalamnya.

“Disinilah, perlu pemda NTB mengambil peran melalui kebijakan strategisnya, karena Presiden telah mencanangkan reforma agraria yang melindungi para petani. Ini seyognya, perlu dituangkan dalam RPJMD kedepannya,” tandas Wahidjan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: