Selasa , 21 Januari 2020
Home / Hukum / Karo Pemerintahan Mengundurkan Diri
H. Fathurrahman

Karo Pemerintahan Mengundurkan Diri

MATARAM, DS – Kepala Biro Pemerintahan Sekda NTB, H. Irnadi Kusuma, resmi mengundurkan diri jadi menjadi pejabat dilingkup Pemprov NTB. Pengajuan pengunduran diri tersebut dilayangkan Irnadi pada tanggal 30 Desember 2019 lalu kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Diduga, pengunduran Irnadi lantaran, pelaporan mantan istrinya Illyn Yuliani (43) ke Polda NTB terkait tindakan pernikahan kali kedua yang dilakukannya tanpa adanya izin resmi.

Asisten III Setda NTB H. Fathurrahman membenarkan adanya surat pengunduran diri dari Karo Pemerintahan tersebut. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan langkah terkait surat pengajuannya tersebut yakni, membebastugaskaan Irnadi dari jabatan yang disadangnya tersebut.

“Sementara, posisi Karo Pemerintahan kosong. Karena Pak Irnadi sudah menjadi staf biasa. Hari ini suratnya sebagai staf sudah turun berikut SK pembebasannya dari jabatannya,” kata Fathurrahman menjawab wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/1).

Lantaran sudah dibebas tugaskan maka jika yang bersangkutan berkeinginan mengisi jabatan di Pemprov NTB, harus mengikuti tahapan seleksi seperti halnya ASN lainnya di lingkup pemprov NTB.

Terkait kasusnya tersebut, kata Fathurrahman, sejatinya telah dilakukan sejumlah tahapan-tahapan klarifikasi merujuk UU kepegawaian. Salah satunya melakukan BAP pada kedua belah pihak yakni, Irnadi dan mantan istrinya.

Meski demikian, dalam BAP itu dipastikan tidak ada kesalahan yang dilanggar Karo Pemerintahan pada jabatannya. Sehingga, pihaknya berupaya telah melakukan mediasi pada kedua belah pihak. Apalagi, bukti terkait pernikahannya tanpa izin, justru belum diterima bukti fisiknya.

“Tapi dari hasil dua kali BAP, yang ada itu menurut pengakuan pak Irnadi, dia sudah mentalak mantan istrinya pada sekitar April lalu. Kalau secara agama, maka sah. Inilah yang tidak bisa kita tindak. Yang menarik itu, mantan istrinya yakni, Ibu Illyn ingin kembali lagi pada Irnadi,” jelas Fathurrahman.

Terkait pelaporan yang sudah dilakukan mantan istrinya ke Polda NTB, mantan Kepala BKD NTB itu enggan menanggapinya. “Kalau masalah hukum, itu ranahnya kepolisian, kalau kami melakukan BAP atas dasar UU Kepegawaian dan secara agama memang dia mengaku sudah menalak, tentu ini sah juga,” tandas Fathurrahman.

Informasi terkait kosongnya jabatan Karo Pemerintahan diungkapkan oleh Sekda NTB. “Banyak jabatan kosong dilingkup pemprov NTB. Salah satunya, Karo Pemerintahan pascamundurnya Pak Irnadi untuk fokus menghadapi masalahnya,” ujar HL. Gita Aryadi.

“Sementara, hari ini, kita akan isi jabatan yang lowong itu dengan salah satu staf di Biro Pemerintahan selaku Pelaksana tugas (Plt),” sambungnya. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Berkat Peran Pokja dan PPKD, Dokumen Adminduk Kelar, Warga Rentan pun Terima Bantuan

MATARAM,DS-Ketiadaan dokumen adminduk sering membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Pendampingan percepatan kepemilikan dokumen adminduk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: