Senin , 18 Maret 2019
Home / Hukum / Indonesia Harus Siap Hadapi Era Disrupsi Hukum
Sejumlah pemateri dari NTB maupun praktisi hukum JILO Jakarta, TM. Luthfi Yazid memaparkan terkait fakta akan adanya peluang dan tantangan pada pemberlakukan era disrupsi

Indonesia Harus Siap Hadapi Era Disrupsi Hukum

MATARAM, DS –Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena disruption (disrupsi), situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Tak terkecuali di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.

Pimpinan Taman Metajuridika, Widodo Dwi Putro, dalam pertemuan ilmiah dengan tema “ Disrupsi dan Hukum Masa Depan”, Sabtu (5/1), mengatakan, keberadaan era disrupsi atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, mau tidak mau harus dihadapi bangsa Indonesia. Itu terlihat, dari keberadaan sejumlah fasilitas yang mulai digemari masyarakat dalam satu aplikasi handphone. Diantaranya, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Uber, Air BnB, Go-Jek, dan Grab.

“Keberadaan fasilitas yang memudahkan masyarakat sejatinya jelas memperkuat realitas disruptive innovation itu memang ada dan telah dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Widodo.

Dalam konteks hukum, peraturan perundang-undangan dihadapkan pada era disrupsi tersebut. Salah satunya, keberadaan taksi online. Dalam aturan keberadaan taksi itu diharuskan bagi perusahaan penyedia taksi memiliki lahan. Sementara, taksi online itu terpantau hingga kini lahan atau pool miliknya sama sekali belum terlihat ada aturan yang mengaturnya.

“Disinilah, keberadaan hukum kita dalam memberikan perlindungan yang seimbang pada era disrupsi akan bisa menjadi tantangannya,” kata Widodo.

Hal lainnya diungkapkan dosen Fakultas Hukum Unram itu terkait syarat mengadakan transaksi atau jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1320.  Dijelaskan Widodo, dalam KUHP diatur bahwa transaksi dapat dilakukan jika ada kecakapan dari orang yang melakukan transaksi.

Sementara, pada era disrupsi siapapun boleh melakukan transaksinya. “Kalau anak dibawah umur melakukan pemesanan kue melalui smartphone dengan Go-Food dan kemudian diantar oleh perusahaan kue tersebut. Pertanyannya, apakah transaksinya menjadi tidak sah,” ucapnya.

Terkait konteks hukum pada era disrupsi itu, diakui Widodo, memang ada kekeliruan bagaimana tanggung jawab hukumnya dan bagaimana pengaturannya. Meski mengundang pro dan kontra termasuk di Indonesia, lantaran bangsa Indonesia hidup ditengah masyarakat dan pergaulan international,  mau tidak mau rakyat Indonesia harus tunduk dengan ketentuan tersebut.

“Pada konteks ini, kita perlu arif dan bijak menyikapi kondisi ini. Sehingga inovasi dan kecakapan hukum guna memperkuat perangkat dan sistem perundang-undangan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat harus mulai dipersiapkan diera disrupsi itu,” tandas Ketua Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PERANG MELAWAN KORUPSI HARUS TERUS DILAKSANAKAN

JAKARTA,DS-Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama sejumlah gubernur dan menteri menghadiri acara pelaporan pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *