Kamis , 21 November 2019
Home / Hukum / Gedor Kantor Gubernur NTB, Tiga Kelompok Massa Tolak RUU Pertanahan
Massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor Gubernur NTB

Gedor Kantor Gubernur NTB, Tiga Kelompok Massa Tolak RUU Pertanahan

MATARAM, DS –  Ribuan massa dari tiga kelompok menggelar aksi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/9).Tiga kelompok massa terdiri dari Kesatuan Perjuangan Rakyat NTB, Front Perjuangan Rakyat dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.

Kelompok massa tersebut mulanya menggelar aksi terpisah kemudian berkumpul di kantor gubernur. Mereka menyuarakan tuntunan menolak RUU bermasalah sekaligus mendesak Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk tidak memberikan ruang perusahaan yang merampas tanah rakyat dengan dalih investasi.

“Dari RUU Pertanahan hingga RUU KUHP jelas undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat. Momentum Hari Tani Nasional kami menolak RUU Pertanahan. Reformasi agraria ala Jokowi tidak ideal untuk rakyat,” kata peserta aksi Baidawi dalam orasinya.

Baidawi menjelaskan, dalam RUU Pertanahan banyak pasal yang dapat mengkriminalisasi rakyat. Salah satunya ancaman pidana bagi rakyat yang menolak tanahnya digusur. Pemerintah, kata dia, dapat menggunakan pasal tersebut untuk kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan negara.

Tidak hanya mahasiswa, aksi juga dihadiri rakyat jelata yang sebagian besar merupakan petani di Lombok Timur yang tanah miliknya dirampas.

Aksi massa memuat beberapa tuntutan, seperti stop perampasan tanah rakyat, lawan privatisasi benih, meminta modal teknologi pengetahuan untuk rakyat, berikan jaminan harga untuk petani hingga stop kriminalisasi rakyat.

Dalam aksi, massa aksi wanita terlibat saling dorong dengan polisi wanita yang mengawal. Beruntung aksi kericuhan tidak terjadi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: