Jumat , 15 November 2019
Home / Hukum / Dampak Rekrument GNE Langgar Aturan, Hipmi Minta Gubernur Fokus Buat Regulasi Amankan UMKM NTB
Syawaluddin

Dampak Rekrument GNE Langgar Aturan, Hipmi Minta Gubernur Fokus Buat Regulasi Amankan UMKM NTB

MATARAM, DS – Polemik yang kini terjadi antara DPRD NTB dengan management PT Gerbang NTB Emas (GNE) terkait persoalan klaim adanya tunggakan hutang batako dan paving block, disayangkan Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) NTB Syawaluddin. Munculnya konflik tersebut, diawali rekruitmen jajaran direksi menyalahi aturan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan direksi BUMD, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menyaratkan usia direksi BUMD minimal saat menjabat adalah pada usia 35 tahun.

“Jika semangat merubah itu melanggar aturan tetap saja sama juga bohong alias enggak benar,” ujar dia menjawab wartawan, Minggu (28/7). Syawal mengatakan dengan usia rata-rata direksi PT GNE yang baru berumur 33 tahun, hal itu rentan dalam konsep pengambilan keputusan strategis perusahaan. “Seperti saat ini contohnya. Begitu DPRD mengkritik kinerja perusahaan, langsung berbalas pantun dengan lembaga yang memang tugasnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja mereka,” tegas dia.

Menurut syawal, seharusnya sebelum melakukan repoisisi kepengurusan di PT. GNE, Gubernur melakukan langkah pemetaan kinerja BUMD. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui kinerja BUMD yang baik dan buruk s deviden yang diberikan BUMD untuk berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah NTB kedepannya.

Kata Syawal, jika PT GNE hanya terfokus pada produksi pembuatan batako dan paving block serta mesin-mesin kecil yang biasanya diadakan oleh OPD Pemprov NTB untuk membantu masyarakat, hal tersebut akan merebut pangsa pasar UMKM yang sudah ada saat ini.

“Kalau saran saya, sebaiknya pak Gubernur buat saja regulasi bagaimana cara mengamankan UMKM dan bagaimana pola penyehatan dan stretegi pasarnya. Ini baru namanya konkrit kerja. Kalau terus usaha-usaha kayak gitu yang dibidik oleh GNE, maka mereka jelas merebut lapak UMKM. Wajarlah, banyak isu di masyarakat muncul jika GNE mulai intervensi merambah pasar UMKM di Getap,” tandas Syawaludin. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polda Seriusi Dana Hibah KONI, Delapan Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

MATARAM, DS – Aparat Polda NTB sepertinya tidak main-main untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana hibah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: