Senin , 16 Desember 2019
Home / Hukum / BKD NTB Sebut Tak Ada Aturan Dilanggar Soal Penjabat Sekda Lantik Pejabat Sama Golongan
H. Fathurrahman

BKD NTB Sebut Tak Ada Aturan Dilanggar Soal Penjabat Sekda Lantik Pejabat Sama Golongan

MATARAM, DS – Mutasi ketujuh yang dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah pada sekitar 233 orang pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB yang diwakili oleh Penjabat Sekda H. Iswandi, diklaim tidak ada konsekuensi persoalan hukum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, H. Fathurrahman, mengatakan, jika merujuk peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 tahun 2017 tertanggal 15 Juni tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK  adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilakukan oleh pak Iswandi selaku Penjabat Sekda NTB mewakili pak gubernur dan bu wagub, tidak memiliki persoalan hukum. Sebab, beliau sah melakukannya sesuai ketentuan romawi I, huruf D, angka 3 yang tertuang pada Peratutan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2017 tertanggal 15 Juni tahun 2017 lalu,” ujar Fathurrahman menjawab wartawan melalui pesan tertulisnya, Senin (7/10).

Ia menjelaskan, sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda maka penjabat Sekda diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas lantaran dua hal. Yakni, Sekda tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau, serta terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah.

“Dalam posisi ini, tugas pak Iswandi melaksanakan pelantikan pejabat karena memang ada kekosongan Sekda. Sehingga, posisi beliau meski penjabat namun memiliki kewenangan yang sama dengan sekda definitif,” kata Fathurrahman.

Menurut dia, dalam penjelasan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 di peraturan Kepala BKN, sejatinya dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.

Hal itu tertuang pada romawi IV, huruf B, angka 4. Yakni, PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Instansi pusat dan instansi daerah. Selain itu, PPK sebagaimana yang dimaksud angka 4 huruf a dapat menunjuk pejabat lain dilingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.

Meski demikian, kata Fathurrahman, pihaknya mengatensi kritik dari politisi PDIP NTB H. Ruslan Turmudzi terkait baru pertama kali terjadi di NTB manakala penjabat Sekda melakukan pelantikan terhadap ratusan pejabat yang mana ada diantara pejabat tersebut yang memiliki eselon sama, bahkan masuk katagori senior.

“Memang ini baru pertama kali terjadi. Tapi prinsipnya dan dasar yang dilakukan acuhan, memang diperkenan penjabat Sekda melakukan pelantikan penjabat yang sama eselonnya,” tandas Fathurrahman. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kerjasama 70 Tahun Hanya Hasilkan Rp 22,5 Setahun KPK Cek Aset NTB Rp 2,3 T NTB di Gili Trawangan, DPRD Minta Kontrak GTI Ditinjau Ulang

MATARAM, DS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian gencar bersafari ke daerah untuk mengecek aset-aset …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: