Jumat , 19 Juli 2019
Home / Hukum / Bersurat ke Kejari Mataram, Ketua DPRD NTB Minta Eksekusi Baiq Nuril Ditangguhkan
Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH

Bersurat ke Kejari Mataram, Ketua DPRD NTB Minta Eksekusi Baiq Nuril Ditangguhkan

MATARAM, DS – DPRD NTB menyatakan siap memberikan dukungan untuk perjuangan Baiq Nuril Maknun yang terjerat kasus UU ITE. Bahkan, dalam surat yang dilayangkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ketua DPRD setempat, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, menyatakan kesiapannya secara kelembagaan memberi dukungan penangguhan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun sambil menunggu amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Isvie mengakui pertimbangan mengirimkan surat ke Kejari Mataram dikarenakan alasan kemanusiaan yang menyangkut warganya di NTB. “Pertimbangan secara kemanusiaan, apalagi Baiq Nuril kan warga Nusa Tenggara Barat harus kita peduli. Kan yang bersangkutan juga sedang mengajukan amnesti,” ujar Isvie menjawab wartawan, Jumat (12/7).

Sekretaris DPD Golkar NTB itu berharap agar penangguhan diberikan ke pada Nuril dilakukan sampai menunggu hasil upaya hukum meminta amnesti ke pada Presiden Jokowi. “Kami berharap pak Jokowi menerima amnesti itu, sehingga kami berharap Baiq Nuril tidak ditahan sampai menunggu hasil amnestinya itu,” kata Isvie.

Sejumlah upaya hukum juga dilakukan DPRD NTB untuk membantu Nuril keluar dari jeratan hukum yang menimpanya. “Upaya hukum lainnya, koordinasi dengan pihak DPR RI, upaya melalui personal maupun kelembagaan, dibeberapa lembaga juga sudah mulai komunikasi, termasuk didalamnya pengacara si Baiq Nuril dengan DPR RI,” jelas Isvie.
Menurut dia, dalam suratnya DPRD NTB bernomor 180/488/DPRD.NTB/2019 ditanda tangani langsung Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH pada tanggal 10 Juli 2019 disampaikan, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung RI nomor W25.UI/249/HK/01/1/2019, atas kasus pelanggaran pasal 27 ayat 1 juonto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun yang dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan pertimbangan kemanusiaan dan sosial dan politik. Di mana putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB.

“Maka selaku Ketua DPRD NTB mohon agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai menunggu upaya hukum yang sedang dilakukan,” ucap Isvie.

Penangguhan itu diajukan sambil menunggu amnesti dari Presiden. Adapun tembusan surat tersembut disampaikan meliputi, Presiden RI, Ketua Mahkamah Agunh RI, Kejaksaan Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram.

Belum Terima
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku, hingga Jumat (12/7) siang, belum menerima surat rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait amnesti untuk Baiq Nuril Maqnun. “Belum sampai meja saya,” kata Jokowi dalam siaran persnya yang disebar di grup Forum Jurnalis NTB.

Kendati demikian, Jokowi memastikan segera mengambil keputusan terkait amnesti Baiq Nuril apabila surat rekomendasi dari Menkumham sudah ia terima. “Kalau nanti sudah masuk meja saya, ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait, saya putuskan. Secepatnya. Akan saya selesaikan secepatnya,” kata dia.

Terpisah, salah satu tim advokasi kasus Baiq Nuril, Erasmus Napitulu, mengungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menandatangani surat rekomendasi pemberian amnesti. Surat itu diteken setelah Menkumham melakukan kajian yang melibatkan sejumlah pakar hukum.

“Kemenkumham tadi pagi meminta tim kami datang ke sana juga untuk kemudian Bu Nuril bersama Menkumham menandatangani surat rekomendasi dari Menkumham terkait dengan pemberian amnesti kepada Ibu Nuril, untuk Presiden Jokowi,” kata Erasmus dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (12/7).

Erasmus yakin terbitnya surat rekomendasi dari Menkumham itu semakin menguatkan sinyal pemberian pengampunan. Meski begitu, ia menyadari bahwa keputusan pemberian amnesti tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

Diketahui, Baiq Nuril Maqnun adalah korban pelecehan seksual verbal yang divonis bui karena merekam percakapan mesum atasannya. Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril.

Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut. Selanjutnya, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA. fm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Polisi Sterilkan Lokasi Jatuhnya Helikopter di Persawahan Pujut

LOTENG, DS – Lokasi jatuhnya helikopter B206L4 milik PT Carpediem Air yang membawa tiga penumpang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: