Jumat , 21 Februari 2020
Home / Hukum / Berkat Peran Pokja dan PPKD, Dokumen Adminduk Kelar, Warga Rentan pun Terima Bantuan
Susana dewi pada Evaluasi Program PASH Berbasis desa LPA NTB Kompak tahun 2019

Berkat Peran Pokja dan PPKD, Dokumen Adminduk Kelar, Warga Rentan pun Terima Bantuan

MATARAM,DS-Ketiadaan dokumen adminduk sering membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Pendampingan percepatan kepemilikan dokumen adminduk oleh LPA NTB dan Kompak di empat kabupaten di NTB, membuat sebagian besar warga rentan yang terdiri dari perempuan kepala rumah tangga, lansia dan disabilitas bisa bernafas lega. Mereka mendapatkan hak-haknya agar bisa bangkit dari keterpurukan.

Sebutlah Abdul Sahid, disabilitas penderita tuna rungu di Desa Tenga, Kabupaten Bima, yang kesehariannya hanya sebagai buruh tani. Sebagai seorang suami yang menikah dengan wanita yang juga menyandang tuna rungu, ia sangat bersyukur adanya perhatian pemerintah Desa Tenga. Sejak dibuatkan KTP dan KK oleh pemerintah desa, Abdul Sahid bisa mendapatkan BPJS dari pemerintah. Sebelumnya, ia gigit jari karena bantuan pemerintah tak kunjung datang akibat ketiadaan dokumen tersebut. Hebatnya, disamping bantuan tersebut, dia termasuk dalam daftar Data BDT yang berhak atas bantuan sebagai warga miskin.

Nurfirtriati asal Desa Rabakodo, Kabupaten bima yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan buruh tani juga ketiban rasa bahagia. Sebelumnya ia tidak memiliki identitas hukum. Namun, setelah mendapatkan pelayanan adminduk di desa dengan membuat KTP dan KK, Nurfitriati bisa mendapatkan kartu BPJS dan kartu PKH. Hal ini sangat membantunya mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas setempat. Dengan kartu PKH itu, anak-anaknya sangat terbantu bersekolah termasuk dalam pemenuhan kebutuhan lainnya

Layanan adminduk terutama KTP, KK dan akta kelahiran memberikan dampak terhadap akses kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pandai, Kabupaten Bima. Pada tahun 2019 akses sosial yang diperoleh masyarakat Desa Pandai sangat bermanfaat. Setidaknya, setelah difasilitasi LPA-Kompak lewat pokja Adminduk, sebanyak 20 orang warga miskin mendapatkan BPJS dari Pusat, 100 orang warga miskin mendapatkan BPJS dari daerah dan 20 orang warga miskin mendapatkan PKH dari BPNT.

Sedangkan di Desa Tenga, pada tahun 2019 warga miskin di sana mendapatkan akses kesejahteraan sosial baik dari Pusat, daerah maupun melalui APBDes. Akses sosial ini dimudahkan karena layanan adminduk masyarakat dilaksanakan melalui Layanan Keliling dan oleh PPKD dan Pokja Adminduk tahun 2019.

Terdata, BDT di Desa Tenga untuk tahun 2019 sebanyak 277 orang dan 18 KK diantaranya terlayani adminduknya (KK, KTP) oleh pemerintah desa. BPJS untuk masyarakat miskin melalui APBDes 2019 dengan alokasi anggaran Rp 31.000.000 untuk 100 jiwa. Dan 60 orang diantaranya adalah penerima manfaat layanan adminduk melalui Pelayanan Keliling dan Layanan oleh PPKD dan Pokja tahun 2019. Sebanyak 100 orang mendapatkan BPJS Pusat tahun 2019 merupakan bagian dari hasil layanan Adminduk tahun 2018 dan 2019

Hal yang menggembirakan adalah ketika Atiapriyati, warga Desa Rasabou, difasilitasi pengurusan dokumen adminduknya berupa KK dan KTP oleh Pokja di desanya pada tahun 2019. Ceritanya, saat pelaksaan Musrenbangdes khusus perempuan bulan Oktober 2019, penyandang disabilitas ini hadir sebagai peserta dan mengajukan usulan bantuan mesin cuci untuk usaha laundry. Akhirnya, dalam waktu singkat yaitu pada perubahan APBDes 2019, Ati langsung mendapatkan bantuan dari APBDes 2019 sebesar Rp 3.200.000.

Pada Evaluasi Program PASH Berbasis desa LPA NTB Kompak tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, 11-12 Januari 2020, mengemuka begitu banyak warga miskin yang menerima manfaat dari program pendampingan LPA NTB Kompak yang dilakukan di KLU, Lotim, Kabupaten Sumbawa, dan kabupaten Bima.

Selain nama-nama tersebut, terdapat Septiani Wulandari dari Desa Rasabou yang mendapatkan bantuan mesin cuci semprot kendaraan bermotor. Bantuan itu ternyata diperokeh setelah memiliki kelengkapan dokumen adminduk yang difasilitasi pengurusannya oleh pokja adminduk dan PPKD. Bantuan berasal dari DD APBDes 2019 sebesar Rp.3.800.000

Pun Saodah setelah memiliki KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk anak-anaknya, pada tahun 2019 telah mendapatkan bantuan program PKH dari Dinas Sosial Kabupaten Bima, yang diterima dalam 4 tahap, masing-masing Tahap I sebesar Rp. 1.600.000, Tahap II sebesar Rp. 1.400.000, Tahap III sebesar Rp. 1.600.000, dan Tahap IV sebesar Rp. 1.300.000,-

Menurut Susana Dewi dan Distrik Kompak NTB, cukup banyak kemajuan yang diperoleh hasil dari pendampingan sehingga warga rentan terfasilitasi hak-haknya menerima bantuan pemerintah. Selama ini mereka terhambat disebabkan masalah dokumen adminduk. Dengan dokumen seperti KK, KTP dan akta kelahiran yang sudah diperoleh, warga rentan bisa bernafas lega.

Susana dewi menyebut peran fasilitasi tersebut sangat besar dampaknya bagi masyarakat. Selain menciptakan agar program pembangunan tepat sasaran, muncul pula kesadaran di masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk bagi kehidupan mereka. Terutama, kesadaran Pemdes untuk melakukan penganggaran.

Di Kabupaten Bima misalnya, sebanyak 15 belanja wajib desa telah ditetapkan dengan Perbup, salah satunya adalah kaitan dengan Adminduk (KK, KTP, Akta Kelahiran< Akta Kematian dan Isbat nikah). Bagaimana dengan kabupaten lain? Di Kabupaten Sumbawa, Desa Motong melakukan penganggaran tahun 2020 berupa kegiatan pendataan dan pemutahiran data kependudukan sebesar Rp. 8.380,000 dari DD dan pelayanan Administrasi Umum Kependudukan Rp 32, 400,000 dari DD. Di Desa Pukat ada penganggaran honor Petugas Pendata Adminduk Rp 3,500,000 dari DD dan honor petugas pengumpul dokumen adminduk Rp 1,200,000 dari DD. Di Desa Jorok honor PPKD dianggarkan Rp.500,000 dan honor Pokja Adminduk Rp 3,200,000 dari DD. Sedangkan di Desa Muer Kecamatan Plampang honorarium Pokja Adminduk sebesar Rp 13,000,000 dari DD. Fasilitasi yang dilakukan secara koordinatif membuat kepemilikan dokumen adminduk meningkat. Tahun 2018 misalnya, di Kabupaten Sumbawa hanya sekira 85 %, pada tahun 2019 sudah mencapai 91,9 %. Khusus pengurusan lewat Pokja dan PPKD mencapai 3.489 dokumen. Agregat kependudukan kepemilikan akta kelahiran kelompok usia 0 – 18 tahun tanggal 28 desember 2018 menyebutkan dari jumlah penduduk 527.824 jiwa dari jumlah anak 181.582 jiwa kepemilikan akta kelahiran 169.130 Jiwa (93,14 %), pada November 2019 mencapai 179.137 (95,23%) dari 188.110 anak usia 0 – 18 tahun. Artinya, capaian prosentase pelayanan akta kelahiran usia 0 -18 tahun dari Desember 2018 sampai dengan per 5 November 2019 sekira 2, 9 %. Peran Pokja Adminduk dan PPKD membuat desa di luar desa dampingan tertarik mengikuti langkah tersebut sehingga sebanyak 7 desa di Kabupaten Bima menawarkan menjadi desa replikasi. ian

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Siap Koperatif kepada Polisi, Owner Metzo Ngaku Tak Pernah Sediakan Paket Penari Striptis

MATARAM, DS – Owner Metzo Executive Club & Karaoke, Senggigi, Lombok Barat, Ni Ketut Wolini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: