Selasa , 18 Juni 2019
Home / Hukum / Aplikasi NTB Care Terima 71 Pengaduan
Gede Putu Aryadi MH

Aplikasi NTB Care Terima 71 Pengaduan

MATARAM, DS – Sistem aplikasi NTB Care menerima sebanyak 71 pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan sektor-sektor publik selama Mei tahun 2019.Tercatat, 71 pengaduan tersebut berasal dari sebanyak 13 aduan untuk sektor lingkungan hidup yang meliputi penanganan sampah yang lambat diangkut oleh petugas sehingga menimbulkan polusi bau dan masalah kesehatan lainnya, pengaduan mengenai penebangan pohon, pembalakan liar, dan pembuangan limbah,.

Selanjutnya, sebanyak 13 aduan untuk sektor infrastruktur yang meliputi kondisi ruas jalan di Pulau Sumbawa dan infrastuktur pertanian lainnya. Berikutnya, sebanyak 5 aduan lalu lintas seperti kemacetan, parkir, dan perilaku berlalulintas yang kurang disiplin, sebanyak 4 aduan sektor pertambangan yang ilegal hingga, 4 aduan terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

“Ada juga tiga pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran hukum selama Mei seperti dugaan penyimpangan dana desa dan pungli dalam penyaluran bantuan atau hibah. Laporan tersebut kini sedang diproses aparat pengawasan dan aparat hukum terkait,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Gede Putu Aryadi menjawab wartawan, Sabtu (1/6).

Menurut Gede, NTB Care merupakan aplikasi yang dibangun pemprov NTB untuk menyerap aduan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akanterus melakukan optimalisasi aplikasi NTB Care.

Saat ini, Kata Gede, NTB juga telah dilengkapi fitur pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran hukum yang disebut whistle blowing system (WBS). Yakni,dengan menjamin kerahasiaan identitas pengaduan.

Gede merincikan, dari total sebanyak 71 pengaduan tersebut, sebanyak 36 aduan pelayanan publik sudah berhasil dituntaskan, 3 aduan ditolak atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak mendapat respon lebih lanjut terkait pengaduan.

“Sementara, sisanya sudah lengkap dan proses penanganannya dilakukan secara gradual dengan melibat seluruh stakeholder terkait, kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB,” kata Gede. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dua WNA Penyuap Pejabat Imigrasi Mataram Dipulangkan ke Negara Asal KPK Laporkan Upaya Suap ke Negaranya

MATARAM, DS – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan telah melakukan koordinasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: