Rabu , 11 Desember 2019
Home / Hukum / Adhar : Suvei Kepatuhan Ombudsman Tutup Celah Korupsi Layanan Publik Pemerintah
Adhar Hakim (dua dari kanan)

Adhar : Suvei Kepatuhan Ombudsman Tutup Celah Korupsi Layanan Publik Pemerintah

MATARAM, DS – Survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia selama ini, tidak lain mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan menutup celah korupsi juga maladministrasi pada unit layanan publik pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim MH melalui pesan tertulisnya, Kamis (28/11).

Ia menyatakan bahwa observasi kepatuhan ini adalah tools untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam membangun proses pelayanan yang sesuai dengan undang-undang. Karena itu, sebaiknya capaian tersebut harus dilihat sebagai langkah awal perbaikan pelayanan kepada publik agar mudah terkontrol bagi capaian kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan.
“Saya sampaikan ucapan selamat kepada Pemda Lombok Barat atas capaiannya. Semoga pelayanan publiknya semakin membaik,” kata Adhar.

Senada dengan Adhar, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajarannya atas capaian anugerah tersebut. Namun baginya, capaian tersebut adalah juga merupakan tolok ukur kewajiban pemerintah selaku pelayan masyarakat.

“Perubahan dari zona merah menjadi zona hijau sesungguhnya bukan prestasi, namun menjadi sebuah kewajiban. Kita harus berkomitmen terhadap indikasi pelayanan publik yang baik di mana ke depan jangan sampai ada komplain atau pengaduan masyarakat. Kalaupun ada, segera ditindaklanjuti” tegas Fauzan.

Dalam melakukan penilaian saat survey, Ombudsman menetapkan 18 indikator penilaian, yaitu sistem mekanisme prosedur, tarif biaya, syarat-syarat, maklumat layanan, produk layanan, sistem informasi pelayan publik seperti web, brosur, running text, atau videotron. Berikutnya ada tidak ruang tunggu yang nyaman, loket atau meja layanan, toilet, kartu identitas petugas, sarana pengaduan, mekanisme pengaduan, dan petugas pengaduan. Hal tersebut ditambah lagi dengan harus ada visi misi dan motto, sarana yang membantu untuk penyandang difabel, sarana ramah ibu dan anak, serta indeks kepuasan masyarakat.

Seluruh indikator tersebut adalah cara mengukur efektivitas dan kepuasan masyarakat sebagai sasaran pelayanan. Oleh karena pentingnya indikator yang dipergunakan oleh Ombudsman, maka dalam arahannya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfudz MD menyampaikan agar hal itu dipandu oleh seluruh entitas dalam pemerintahan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Minta Jatah Fee, Kadis Pariwisata Lobar Kena OTT

MATARAM, DS – Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lombok Barat, IJ, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: