Berbagi Berita Merangkai Cerita

HMI Ancam Lapor Polisi

39

FOTO. Inilah sejumlah pohon yang ditebang Dinas PUPR NTB di sejumlah ruas jalan protokoler di Kota Mataram. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Penebangan pohon di sejumlah ruas jalan protokoler di Kota Mataram, menuai reaksi sejumlah pihak. Sebelumnya, Wali Kota setempat, H. Mohan Roliskana, mengecam langkah Dinas PUPR NTB yang melakukan aksi penebangan ratusan pohon tersebut.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Mataram ikut mengkritik aksi penebangan pohon untuk proyek pelebaran jalan yang bersumber dana pengerjaanya dari APBD NTB tahun 2020.

Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Eko Saputra mengatakan, penebangan pohon di sejumlah ruas jalan di Ibukota Provinsi NTB diantaranya, di Jalan Pendidikan, Jalan Ade Irma, Jalan Selaparang dan Jalan Dr Wahidin Rembiga, terlihat sangat kontras dengan kebijakan Gubernur NTB yang telah mengeluarkan moratorium (penghentian sementara) penebangan pohon baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan

“Ratusan pohon yang ditebang itu merupakan identitas Kota Mataram, seperti pohon kenari yang sudah berumur ratusan tahun, kini telah dibabat habis. Ini yang kita sayangkan,” tegasnya pada wartawan, Senin (12/4).

Menurut dia, moratorium bernomor 188.4.5-75/kum tahun 2020, hingga kini, belum dicabut oleh Gubernur NTB. Oleh karena itu, aksi penebangan pohon itu, sangat melabrak aturan yang sudah dibuat.

Eko mempertanyakan, kemana puluhan bahkan ratusan kayu besar yang ditebang oleh aparat Dinas PUPR NTB. “Ini yang perlu dijawab ke publik, apakah dijual untuk menambah PAD Pemkot Mataram atau Pemprov NTB atau dimusnahkan atau bahkan dijual secara illegal?. Ini biar jelas, supaya masyarakat tahu kemana ratusan batang pohon itu. Apakah dijual secara illegal atau apa, biar masyarakat tahu,” jelas dia.

Selain lembaga yang dipimpinnya, sejumlah pihak juga menyoroti penebangan sebanyak 427 pohon itu, termasuk DPRD Kota Mataram dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB).

“Selain menghilangkan estika di sepanjang jalan tersebut juga menghilangkan oksigen sehat yang dihasilkan dari ratusan pohon itu. Apalagi di NTB akhir-akhir ini banjir dimana-mana. Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak,” kata Eko.

Oleh karena itu, Ketua Umum yang baru dilantik akhir Maret lalu ini mendesak jajaran Pemkot, Pemprov, dan bahkan pihak kontraktor pemenang tender pelebaran dan peningkatan jalan tersebut untuk bertanggung jawab terhadap hilangnya pohon-pohon rindang tersebut.

“Jika tidak, maka kami memastikan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menyeret para pihak yang terlibat dalam penebangan pohon itu dalam waktu yang tidak lama,” tandas Eko. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.