Berbagi Berita Merangkai Cerita

Audiensi LPA NTB, Hj.Niken Sambut Baik Pelibatan PKK Desa dalam Pemenuhan Dokumen Adminduk

30

Audiensi Pengurus LPA NTB dengan pengurus TP PKK NTB

MATARAM, DS-Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB melakukan audiensi  dengan Tim Penggerak PKK NTB, Senin (7/6), di aula PKK setempat. LPA diterima Ketua TP PKK Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah, beserta pengurus lain berkenaan dengan usulan Lomba Inovasi Gerakan PKK untuk Desa se NTB.

Momentum itu sendiri bertujuan mendorong kepemilikan dokumen adminduk warga dengan out put 1.000 akta kelahiran serta meningkatkan kapasitas pengurus PKK desa untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran PKK di tingkat desa. Latarbelakanghnya, banyak anak-anak di NTB yang tidak memiliki dokumen akta kelahiran termasuk KIA.

“Selain itu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di pedesaan mencapai 70 persen,” kata Ketua LPA NTB, H.Sahan, SH, memberikan gambaran dalam audiensi  tersebut. Ketua LPA NTB didampingi beberapa pengurus pada bidang-bidang terkait. Menurut Sahan, lomba inovasi  rencananya dimulai Juni hingga Desember 2021.

Ketua TPPKK NTB, Hj.Niken Saptarini, menyambut baik usulan kemitraan tersebut. Bahkan, kata dia, PKK oleh Pusat diharapkan terus berinovasi. “Perkembangan zaman mengharuskan kita terus berfikir menyelesaikan masalah dengan pespektif dan perkembangan baru,” katanya.

Niken mengatakan TP PKK NTB  setiap tahun melakukan lomba yang kadang juga bersifat insidentil. Terkait lomba di lingkungan PKK desa sebagai upaya peningkatan kapasitas  mereka, kata Niken, administrasi kependudukan merupakan program baru yang cukup mengena dan harus segera disosialisasikan.

Rakernas PKK beberapa waktu lalu  memunculkan program di bidang pembinaan karakter keluarga sebagai program unggulan seperti pola asuh anak. Ada enam strategi, salah satunya menyebut keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan.

Menurut Niken, pihaknya sudah membentuk tim pola asuh keluarga tingkat provinsi. Dalam kaitan inovasi kali ini, PKK dinilainya bisa menjadi agen pemerintah sehingga merupakan partner yang sangat tepat dalam menuntaskan persoalan dokumen adminduk

Antusiasme Bunda PAUD ini nampak pula dari rencana tindaklanjut untuk berkoordinasi bersama-sama stakeholder lain guna menentukan peran masing-masing. Ia pun meminta masukan berkaitan dengan kriteria peserta lomba dan NGO yang biasa melakukan pendampingan serupa. Pasalnya, PKK  dalam program barunya mengemban peran melakukan sosialisasi dan pembinaan masalah adminduk warga di tingkat jajaranya yang paling bawah.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengatakan awal mula usulan lomba itu tidak lepas dari unsur kemitraan agar terjalin kerjasama melalui inovasi. Bahkan kemitraan ditingkat desa sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dengan melibatkan PKK setempat dalam Pokja Adminduk. Ditengah situasi Covid 19, kata dia, langkah ini perlu diperkuat dan menjadi cara membantu dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi.

Rencana program itu sendiri bisa mendorong peran pemerintah desa dalam pemenuhan adminduk warganya. Pasalnya, kedepan pengurusan dokumen adminduk dilakukan berbasis desa yang di beberapa kabupaten diantaranya akan diperkuat dengan Perdes dan Perbup. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.