Menu

Mode Gelap

Hukum · 28 Sep 2020 17:56 WITA ·

Guru Besar UIN Mataram Dukung Revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan


					Prof Masnun Tahir Perbesar

Prof Masnun Tahir

MATARAM, DS – Badan Legislasi DPR RI tengah membahas Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Substansi pokok yg menjadi pembahasan adalah perluasan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyelidikan.

Terkait hal itu, Guru Besar UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, banyak negara yang telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan, seperti Jepang, Korea, Negara-negara Eropa, dan lainnya.

“Sehingga, seharusnya perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang sedang banyak di diskusikan akhir-akhir layak didukung. Sebab, itu akan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk dapat menyidik,  dan kita tentu tau banyak negara yang sudah menerapkan hal demikian,” ujarnya, Senin (28/9).

Menurut Prof Masnun, langkah memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Kejaksaan. Tentu saja dalam proses pelaksanaannya, Jaksa sebagai PPNS harus bersinergi dengan lembaga lain, seperti Kepolisian.

Hal ini agar wujud konsep distribution of power dalam proses pnyelidikan dan penyidikan tentu saja sebagaimana menjalankan tugas lainnya dapat berjalan dengan baik.

“Jaksa diharuskan untuk bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dan tetap mengindahkan aspek norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Sebagaimana amanat yang termaktub dalam Undang-undang terkait,” kata dia.

Ketua PWNU NTB itu mengaku, merujuk kajian dan literatur secara akademik, maka revisi  UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sangat tepat.

Sebab, pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan adalah upaya melakukan supervisi guna melengkapi penyidikan. Tentu, dibutuhkan aturan yang menambahkan kewenangan Kejaksaan atau Jaksa.

“Dalam kaidah ushuliyah dikenal dengan amr bi syay’ amr bi wasa’ilihi (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan kepada jaksa merupakan aspek penghubung melaksanakan tugas Jaksa sebagai pengacara Negara,” jelas Prof Masnun.

“Selain itu, dalam Risalah al Qodha yang merupakan surat dari Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al Ash’ari menyatakan bahwa memahami kasus persoalan dan kewajiban pembuktian merupakan asas-asas hukum acara yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu pemberian wewenang penyelidikan dan penyidikan kepada jaksa dalam menangani kasus sangatlah penting,” sambungnya. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

DPD KNPI NTB Dukung Bongkar Dalang Penjual Keramba Bantuan Nelayan

19 April 2022 - 16:46 WITA

Trending di Hukum