Menu

Mode Gelap

Hukum · 28 Sep 2020 17:56 WITA ·

Guru Besar UIN Mataram Dukung Revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan


					Prof Masnun Tahir Perbesar

Prof Masnun Tahir

MATARAM, DS – Badan Legislasi DPR RI tengah membahas Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Substansi pokok yg menjadi pembahasan adalah perluasan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyelidikan.

Terkait hal itu, Guru Besar UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, banyak negara yang telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan, seperti Jepang, Korea, Negara-negara Eropa, dan lainnya.

“Sehingga, seharusnya perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang sedang banyak di diskusikan akhir-akhir layak didukung. Sebab, itu akan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk dapat menyidik,  dan kita tentu tau banyak negara yang sudah menerapkan hal demikian,” ujarnya, Senin (28/9).

Menurut Prof Masnun, langkah memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Kejaksaan. Tentu saja dalam proses pelaksanaannya, Jaksa sebagai PPNS harus bersinergi dengan lembaga lain, seperti Kepolisian.

Hal ini agar wujud konsep distribution of power dalam proses pnyelidikan dan penyidikan tentu saja sebagaimana menjalankan tugas lainnya dapat berjalan dengan baik.

“Jaksa diharuskan untuk bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dan tetap mengindahkan aspek norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Sebagaimana amanat yang termaktub dalam Undang-undang terkait,” kata dia.

Ketua PWNU NTB itu mengaku, merujuk kajian dan literatur secara akademik, maka revisi  UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sangat tepat.

Sebab, pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan adalah upaya melakukan supervisi guna melengkapi penyidikan. Tentu, dibutuhkan aturan yang menambahkan kewenangan Kejaksaan atau Jaksa.

“Dalam kaidah ushuliyah dikenal dengan amr bi syay’ amr bi wasa’ilihi (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan kepada jaksa merupakan aspek penghubung melaksanakan tugas Jaksa sebagai pengacara Negara,” jelas Prof Masnun.

“Selain itu, dalam Risalah al Qodha yang merupakan surat dari Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al Ash’ari menyatakan bahwa memahami kasus persoalan dan kewajiban pembuktian merupakan asas-asas hukum acara yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu pemberian wewenang penyelidikan dan penyidikan kepada jaksa dalam menangani kasus sangatlah penting,” sambungnya. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPD IMM NTB Kecam Tindakan Represif terhadap Kader IMM NTB

9 September 2022 - 15:52 WITA

Sebanyak 41 Tersangka Kasus Perjudian Diamankan Polda NTB

26 Agustus 2022 - 10:18 WITA

Polisi Tembak Polisi, OKP Cipayung Plus NTB Desak Presiden Copot Kapolri

20 Agustus 2022 - 15:12 WITA

Bongkar Sindikat Narkoba, 13 Tersangka Diamankan Bersama Kiloan Sabu dan Ganja

20 Agustus 2022 - 07:20 WITA

Satu dari Empat Terduga Pelaku Pencurian di Pagesangan Tertangkap Tim Opsnal Polsek Pagutan

18 Juli 2022 - 16:31 WITA

Razia di Ruang Tahanan, Benda Ini yang Ditemukan Polisi

17 Juli 2022 - 19:06 WITA

Trending di Hukum