Menu

Mode Gelap

Hukum · 2 Jun 2022 17:38 WITA ·

Gugatan MA Tingkat Kasasi, ITDC Sah Miliki Lahan 60 Are di Mandalika


					FOTO. Inilah salah satu lahan di Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang berhasil dikuasi pihak ITDC. (FOTO. RUL/DS). Perbesar

FOTO. Inilah salah satu lahan di Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang berhasil dikuasi pihak ITDC. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – ITDC bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi NTB selaku kuasa hukum, berhasil memenangkan gugatan perdata tingkat kasasi yang diajukan oleh Gema Lazuardi atas tanah seluas 60.000 M2 atau setara 60 are yang termasuk ke dalam Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 88 di KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Dalam perkara ini, Gema Lazuardi sebagai Pemohon, mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara klaim tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 60 are di Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, ke Mahkamah Agung.

Gema mengatakan bahwa tindakan ITDC memasukkan tanahnya ke dalam sertifikat HPL 88 sebagai perbuatan melawan hukum dan meminta hakim menyatakan sertifikat HPL tersebut cacat hukum.

Selain itu, Gema Lazuardi menuntut pembayaran ganti rugi moril dan materil sebesar Rp 2 Miliar. Atas gugatan tersebut, JPN mengajukan gugatan balik (rekovensi). Di mana, dalam gugatan baliknya, JPN mencantumkan dokumen tanah sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan HPL 88 ITDC.

Dalam putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung memenangkan pihak ITDC sebagai tergugat dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon (Gema Lazuardi) dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Akibat hukum dari Putusan MA Nomor 634 K/Pdt/2022 ini adalah obyek perkara tanah tersebut dinyatakan sah dalam pengelolaan ITDC berdasarkan HPL 88 yang dikeluarkan tahun 2010 dan surat ukur nomor 38/KTA/2010 seluas 146.655 M2.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi Gema Lazuardi berdasarkan putusan PN Praya Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Praya tanggal 6 Mei 2021 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 136/Pdt/2021/PT MTR tanggal 27 Juli 2021, pengadilan juga memutuskan dalam rekonvensi bahwa Gema Lazuardi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

‘Selain itu, dokumen yang dimiliki Gema Lazuardi juga dinyatakan cacat hukum dan tidak sah,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, Efrien Saputera pada wartawan, Kamis (2/6).

Ia mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ITDC yang telah memberikan kuasanya kepada pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Dalam perkara ini, kami bertindak sebagai Pengacara Negara mendampingi pihak ITDC dalam menghadapi gugatan keperdataannya baik litigasi maupun non litigasi,” kata Efrien

Sementara itu, Vice President Legal and Risk Management ITDC, Yudhistira Setiawan menegaskan, jika putusan kasasi ini memperkuat putusan yang dikeluarkan oleh PN Praya dan PT Mataram.

Di mana, lanjut dia, dengan keluarnya putusan Kasasi Nomer 634 K/Pdt/2022. Tentunya, sengketa perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Jadi, lahan HPL 88 secara sah milik ITDC. Kami harap pihak Saudara Gema Lazuardi menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi ini juga telah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM,” jelas Yudhistira.

Terkait adanya keputusan kasasi kali ini, menurut dia, keputusan tersebut telah memberikan kepastian hukum pada ITDC selaku pengelola kawasan di Mandalika

“Kami percaya dengan adanya putusan ini, akan semakin memperlancar pengembangan KEK Mandalika sekaligus meningkatkan kepercayaan investor atas iklim investasi di NTB,” tandas Yudhis. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 43 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polda NTB akan Dalami Kasus Pencabulan yang Dilaporkan Sejumlah Mahasiswi

1 Juli 2022 - 12:36 WITA

Kuliah Umum Cegah Korupsi, Kejaksaan Sudah Petakan Pola Korupsi

29 Juni 2022 - 09:20 WITA

Turunkan 307 Personel Polresta Mataram Amankan Aksi Unjuk Rasa

10 Juni 2022 - 07:27 WITA

Desa Kumbang, Lombok Timur Calon Percontohan Desa Antikorupsi

7 Juni 2022 - 17:44 WITA

LPAI Klarifikasi Tidak Tersangkut Pelaporan Masyarakat di Polda Jatim

3 Juni 2022 - 16:30 WITA

Pilih Santai Soal Gugatan Lahan di Belakang Kantor Imigrasi Mataram

3 Juni 2022 - 15:38 WITA

Trending di Hukum