Berbagi Berita Merangkai Cerita

Gugat Menkumham, Sikap Moeldoko Dinilai Memalukan

405

FOTO. Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahally Fikri (kanan) saat bersama Ketua DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang bakal menggugat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly terkait ditolaknya KLB ilegal, menuai kecaman kalangan kepengurusan Partai Demokrat yang sah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai niatan untuk mengambil alih partainya yang digagas Moeldoko, masuk katagori memalukan.

“Sikap Pak Moeldoko itu mencerminkan ketidakpeduliannya membantu Presiden Jokowi, yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang kembali mengganas,” tegas Herzaky dalam siaran tertulisnya, Sabtu (26/6).

Ia menuturkan, dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan.

Herzaky menjelaskan, Pertama, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden.

“Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya,” kata Herzaky.

Kedua, dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden.

Sebab, ungkap dia, selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, di mana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk.

Ketiga, Menkumham, disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah.

Namun dalam gugatannya di PTUN, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. “Sungguh memalukan dan menyedihkan,” ucap Herzaky menyindir.

Menurut dia, Kemenkumham justru sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko.

Partai Demokrat, yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum.

Seperti diketahui, pada Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021. Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.