Berbagi Berita Merangkai Cerita

Gubernurur : BAB Sembarangaan NTB Harus jadi Perioritas Ditangani

0 13

MATARAM, DS – Gubernur Zulkieflimansyah mengaku, belum mendalami data  terkait masih tingginya warga di NTB yang buang air besar (BAB) secara sembarangan yang bisa menimbulkan penyakit berbahaya. Diantaranya, kolera.

Menurut Zul, masalah BAB itu merupakan persoalan mendasar yang harus cepat dituntaskan. Sebab, hal itu menyangkut pada budaya dan perilaku masyarakat desa atau kampung yang acap kali gemar membuang air besar sembarangan.

“Jika itu menyangkut perilaku, maka kita punya program NTB Sehat dan Cerdas. Disitulah cara kita memperbanyak sosialisasi secara masive terkait bahaya melakukan buang air sembarangan itu,” ujar Gubernur menjawab wartawan, Kamis (21/2).

Ia mengatakan, sosialisasi masive terkait bahaya BAB itu akan bisa dilakukan hanya dengan menghidupkan Posyandu di semua daerah di NTB. Oleh karena itu, agar visi NTB Sehat dan Cerdas itu dapat terwujud tentunya, harus dimulai dengan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota di NTB.

“Yang pasti budaya BAB itu haruslah mulai ditinggalkan, karena akan menimbulkan penyakit berbahaya seperti kolera dan lain sebagainya. Nah, disini perlu keterpaduan program dengan pemda kabupaten/kota untuk memasukkan BAB sebagai satu gerakan bersama untuk mengatasinya,” kata Gubernur.

Terkait adanya bantuan untuk proyek jambanisasi di kabupaten/kota di NTB. Zul menambahkan, hal itu sangat mungkin dilakukan, lantaran visi NTB Gemilang didalamnya telah terakomodir adanya program NTB Sehat dan Cerdas itu.

“Yang pasti, BAB itu bagi saya adalah mendasar yang wajib kita harus tuntaskan dan atasi secepatnya,” tandas Gubernur. Sementara itu, data Dinas Kesehatan NTB menunjukkan, jika hingga tahun 2018 lalu, lebih dari 194 ribu keluarga di NTB masih BAB sembarangan.

“Itu dari segi ada jamban sekitar 86,7 persen masih ada 13 persen lagi dan itu kelihatannya sedikit. Tapi, kalau dihitung dengan jumlah penduduk, itu masih besar,” ujar Kasi Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan NTB I Dewa Gede Oka Wiguna menjawab wartawan dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Menurutnya,  jumlah keluarga yang belum memiliki jamban di 10 kabupaten dan kota yang ada di provinsi NTB adalah 194.480 keluarga. Sedangkan, data Dinkes NTB mencatat, jumlah keluarga yang tidak memiliki akses jamban di Kota Mataram sebanyak 547 keluarga, Lombok Barat 14.738 keluarga, Lombok Utara 7.923 keluarga, Lombok Tengah ada 54.674 keluarga.

Adapun Kabupaten Lombok Timur menjadi yang paling tinggi, yaitu 67,614 keluarga. Kabupaten Sumbawa 19,085 keluarga, Dompu 9.038, Bima ada 16.981, dan Kota Bima 3,879. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat rata-rata sudah memiliki jamban.

Untuk mempercepat pengadaan jamban di setiap rumah warga, sejak 2013 pemprov NTB memberlakukan peraturan gubernur (pergub). Kebijakan itu berkaitan dengan gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol atau disebut program Basno.

“Program jamban itu sudah lama. Artinya, diupayakan setiap rumah yang dibangun itu ada jambbannya. Tapi karena ini masalah ingin menciptakan lingkungan yang bersih yang bersih dan sehat, makanya keluarlah Pergub Nomor 9 Tahun 2013 itu untuk mempercepat pembangunan, pemerataan, dan kepemilikan jamban,” tandas Oka Wiguna.fm