Berbagi Berita Merangkai Cerita

GUBERNUR NTB TEKANKAN SEMANGAT BEKERJA BAGI KEPALA OPD

0 18

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan agar semangat kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak kendor dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang sudah ditetapkan. Kontinuitas dan “speed” dalam melaksanaan program itu jangan sampai berkurang agar semua berjalan lancar dan memenuhi target, termasuk i pelaksanaan program yang mendukung sasaran pemerintah  terkait deregulasi.

Gubernur saat rapat pimpinan di bersama seluruh kepala OPD di ruang rapat utama, Senin, ( 19/3), mengatakan upaya mendukung program Pemerintah Pusat itu dapat ditempuh dengan menginventarisir produk hukum yang ada di daerah  yang sudah tidak kontekstual, sehingga dapat dihapus atau perlu direvisi. Sementara untuk regulasi baru yang akan dibuat nantinya, kata Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB), perlu memperkuat sisi substansi dan susunannya.

“ Itu salah satu jalan kita mengupayakan optimalisasi pelayanan publik, bahkan bila perlu bisa dilakukan pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses pelayanan publik tidak dinilai panjang dan berbelit,” jelasnya seraya menilai hal itu demikian penting karena akan memengaruhi indeks kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Sementara terkait perkembangan dinamika politik jelang kontestasi kepala daerah beberapa bulan kedepan, Gubernur juga mengatensi beberapa isu strategis yang rawan muncul, yakni isu keamanan dan ketertiban. Atas hal ini, ia memerintahkan langsung kepala OPD dalam hal ini kepala Bakesbangpoldagri, H.Lalu Syafi’i, untuk bersinergi dengan seluruh pihak termasuk jajaran TNI/Polri.

Isu lain yang juga perlu menjadi perhatian, menurut Gubernur TGB yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah, H Rosiady Sayuti, adalah yang terkait keamanan pangan, pelayanan dasar dan ketenagakerjaan, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Jika ada hal-hal yang terjadi, baik di lapangan maupun yang tercover oleh pemberitaan media, utamanya yang sifatnya substansif, maka Kepala OPD sebagai penanggungjawab sektoral yang punya kewajiban untuk meluruskan.

“Bapak/Ibu kepala OPD harus lebih peka dan reaktif menangani masalah yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai pembagian tugas dan kewenangan justeru menghambat kita dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat,” pesannya mengingatkan. hm

Leave A Reply