A place where you need to follow for what happening in world cup

Gubernur NTB Ganti Pergub tentang Lobster, Kini Ada Sanksi Pidananya

98

MATARAM, DS – Setelah melalui penggodokan yang cukup panjang, akhirnya Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster.

Dengan adanya Pergub terbaru itu maka Pergub Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengendalian  Penangkapan dan Pemanfaatan Induk Lobster di Wilayah NTB sudah tidak berlaku lagi.

“Iya Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster menggantikan Pergub Nomor 21 Tahun 2006,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi, pada wartawan, Jumat (26/2).

Menurut Yusron, dalam Pergub ini terdapat 18 pasal yang mengatur pembudidayaan, wilayah tangkap, benih lobster dan ekspor benur serta sanksi bagi pengekspor yang tidak mematuhi aturan.

Pada pasal 12 mengatur tentang ekspor lobster dengan ketentuan para eksportir selain memiliki izin usaha juga wajib menyediakan restocking 2 persen hasil budidaya lobster.

“Selain itu, mereka harus memberikan laporan berkala hasil ekspor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,” ujarnya.

Pasal 15 mengatur sanksi administrasi. Pada pasal ini para penangkap harus mematuhi pasal 9,10,11 dan 12. Adapun pada pasal 9 mengatur tentang penangkapan benih lobster atau lobster muda dimana penangkap harus teregistrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang diajukan ke Dirjen Tangkap KKP RI.

Sedangkan pada pasal 10 mengatur tentang tata cara penangkapan yang ramah lingkungan serta sesuai dengan zona area tangkap.

Bila penangkap atau eksportir tidak mematuhi akan diberikan sanksi administratif mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin operasional bagi korporasi.

“Sementara, pada pasal 16 mengatur tentang sanksi pidana yang disesuaikan dengan aturan dan perundang undangan,” tandas Yusron Hadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas