Berbagi Berita Merangkai Cerita

Gubernur NTB Belum Berfikir Cuti Kampanye di Pilkada 2020

33

MATARAM, DS – Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengaku, belum berfikir  mengajukan cuti sebagai juru kampanye (Jurkam) di tujuh kabupaten/kota yang menggelar perhelatan Pilkada kali ini.

Menurut Bang Zul, kendati statusnya adalah Ketua Tim Pemenangan Pilkada Wilayah (KPPW) DPW PKS NTB. Namun ia belum berfikir untuk menjadi jurkam calon kepala daerah yang diusung partainya.

“Sampai sekarang belum ada fikiran kesana (menjadi jurkam) sehingga harus cuti. Saya ya gini-gini saja enggak sampai kesitulah,” ujar Gubernur menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB, Selasa Petang (29/9).

Menurut Bang Zul, sejatinya para calon kepala daerah yang diajukan oleh PKS di tujuh wilayah di NTB, sejauh ini ada yang berpotensi menang dan ada juga yang bakal kalah.

Hanya saja, ia perlu meluruskan terkait hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Olat Maras Institute (OMI) yang kini banyak disebar di sejumlah media sosial (Medsos).

Bang Zul menegaskan, hasil survei calon yang diusung PKS, justru dilakukan sebelum mereka melakukan pendaftaran ke KPU.

“Kalau yang sekarang pascapendaftaran belum ada hasilnya, karena survei OMI masih jalan kok. Tapi, kalau jujur memang ada yang berpotensi menang dan ada juga yang kalah di beberapa wilayah di NTB,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu. Bang Zul meminta dalam kontestasi Pilkada kali ini, seyogyanya para ASN di masing-masing wilayah agar bersikap netral. Mengingat, Pilkada itu bukanlah ajang perang.

“Perbedaan parpol dan dukungan jangan sampai buat kita kehilangan akal sehat. Karena jika itu terjadi, maka hal yang enggak baik. Yakni, menghilangkan persaudaraan bakal muncul. Nah yang esensi kayak gini yang enggak saya mau,” tandas Gubernur.

Diketahui, KPU akan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada. Dalam draf perubahan PKPU tersebut diatur pejabat atau kepala daerah yang ikut kampanye pilkada pasangan calon, tak perlu cuti, melainkan hanya cukup izin kampanye.

Hal tersebut tertuang dalam draf perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 63. Semula Pasal 63 PKPU tersebut mengatur agar kepala daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Tetapi, KPU dalam draf perubahan PKPU tersebut mengubah ketentuan itu, yakni kepala daerah yang akan mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah lainnya menjadi hanya perlu mengajukan izin kampanye. Adapun alasan pengubahan tersebut adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU 10 Tahun 2016. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.