Berbagi Berita Merangkai Cerita

Gubernur Jaminkan Diri untuk Penangguhan Penahanan Eks Kadis, Murni Kemanusiaan

143

FOTO. Herman Saputra. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Banyaknya, kritikan dari pegiat anti korupsi terkait langkah Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang menjadi penjamin penangguhan penahanan eks Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi, menuai respon pengacara Husnul Fauzi, Herman Saputra.

Menurut dia, sikap Gubernur NTB Zulkieflimansyah sebagai penjamin adalah hal yang wajar.

“Kan, saudara HF (Husnul Fauzi) masih tercatat sebagai ASN aktif, hal wajar jika gubernur sebagai pimpinannya menjadi penjamin atas penahanannya tersebut,” ujar Herman, Rabu (21/4).

Sejumlah pegiat anti korupsi beramai-ramai di sejumlah grup Whatsappnya dan media sosial mengkritik angkah Gubernur NTB yang dianggap bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi di NTB.

Hanya saja, Herman balik menanggapi kritikan media dan masyarakat yang menyebut Husnul Fauzi sebagai koruptor.

Sebab, kata dia, pernyataan itu bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, yang intinya seseorang tidak boleh disebut bersalah jika belum ada putusan inkrah pengadilan.

“HF masih dalam status tersangka dalam kasus tersebut di Kejaksaan Tinggi yang alangkah lebih bijaknya kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, yang bermakna bahwa HF masih harus dipandang bukan sebagai orang yang telah dijatuhi putusan pengadilan,” jelas Herman menegaskan.

Ia mengaku, penjamin penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Gubernur NTB, justru tidak melanggar hukum. Mengingat, hal itu, hanya sebatas menjadi penjamin dengan alasan kemanusiaan.

“Sekali lagi, penjamin yang dilakukan Pak Gubernur bukan dalam rangka melakukan intervensi hukum,” ucap Herman.

Ia menjelaskan, konsep penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan dan atau pengalihan status penangguhan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota bukan menjamin kasus hukumnya atau mengintervensi kasus hukumnya untuk dihentikan.

Namun, lanjut dia, hanya sebatas pengalihan status penahanan saja yang mana kasus hukumnya tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan Tinggi sampai putusan pengadilan.

Oleh karenanya, Herman, juga menghormati sikap jaksa atas penahanan kasus yang menjerat kliennya dan dua tersangka lainnya.

“Sekali lagi, dikabulkan atau tidak penangguhan penahanan adalah hak subjektif Jaksa,” tuturnya.

Hermansyah menguraikan, permohonan penangguhan tersebut karena alasan kemanusiaan, juga sebagimana dibolehkan untuk diajukan sesuai pasal 32 KUHAP.

“Alasan kemanusiaan termasuk tersangka supaya dapat diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa Ramadan di rumah,” kata dia.

Mewakili Husnul Fauzi. Herman tak lupa, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB yang bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Sebelumnya, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Dedi Irawan, mengatakan kejaksaan akan tetap pada pendiriannya hingga berkas diajukan ke pengadilan.

“Pada intinya kami menolak dan kami tetap pada pendirian menggunakan kewenangan kami hingga pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.