Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 8 Sep 2022 20:36 WITA ·

Gubernur Hadiri Rakornas Penceghan Korupsi, Alexander Marwata : Tak Ada Guna Pertahankan BUMD yang Merugi


					Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).kmf Perbesar

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).kmf

Mataram,DS-Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya penguatan fungsi dan dan pengawasan BUMD secara Virtual di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Kamis (08/09).

Mengawali rapat tersebut, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada rapat ini menyampaikan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi.

Lebih lanjut, Alexander mengatakan bahwa ada 959 BUMD di seluruh pemerintah daerah dengan total aset sebanyak 855 Triliun tetapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60% tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal).

“apa jadinya ketika roda perusahaan itu tidak ada yang mengawasi. Direksi bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur”, tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri dalam sambutannya mewakili Mendagri mengatakan bahwa perlunya menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini digunakan untuk bersama-sama berpikir untuk bisa mengembalikan fungsi daripada BUMD.

“APIP bersama dengan temen-temen dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD, kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan negara maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada apparat hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan perhatian terhadap BUMD adalah kerugian dan ekuitas yang negatif serta yang komisarisnya lebih besar dari direksinya.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menambahkan bahwa beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD, daerah perlu merubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya perumda atau perseroda.

“Untuk memastikan BUMD sehat, selain bisa melayani masyarakat namun BUMD juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan PAD,” tuturnya.

Sementara itu, Bang Zul sebagai salah satu peserta dalam rakornas ini berpendapat bahwa daerah harus bisa melihat ke dalam tata kelola dan Sumber Daya Manusia BUMD itu sendiri, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.

“Ini akan menjadi momentum perubahan BUMD yang baik,” ucapnya.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

10 Ribu Petani Tembakau Dibagikan Jamsos, Begini Kata Gubernur NTB

3 Oktober 2022 - 19:22 WITA

Laju Kenakan Inflasi Dominan Dipengaruhi Angkutan Udara

1 Oktober 2022 - 12:27 WITA

Investor Malaysia Ekspor Hasil Budidaya Udang dari Sumbawa

1 Oktober 2022 - 12:18 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Blusukan Bagikan Bansos

30 September 2022 - 15:10 WITA

Bazar Pangan Murah Sambut Maulid Nabi

30 September 2022 - 14:56 WITA

Disperindag NTB Komit Beri Layanan Informasi Publik Bidang Perdagangan

29 September 2022 - 12:52 WITA

Trending di Ekonomi