Berbagi Berita Merangkai Cerita

GM-NTB Sebut Dukungan TGB ke Jokowi Rasional 

0 14

MATARAM, DS – Langkah  Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Presiden Joko Widodo sebagai tindakan rasional dan realistis.  Ketua Gerakan Muda Nusa Tenggara Barat (GM-NTB) Ahmad Sukro SH mengatakan, jika merujuk kinerja Presiden Jokowi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur di NTB, maka pilihan TGB mendukung patut diapresiasi.

Menurutnya, percepatan pembangunan KEK Mandalika, pembangunan tol laut yang kini tengah dikerjakan. Diantaranya, di Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, pelabuhan Badas di Sumbawa dan pelabuhan Bima dirasa menjadi bukti nyata keberpihakan pembangunan tidak saja hanya terpusat di wilayah Pulau Jawa semata.

“Jadi, kami selaku pemuda NTB bersama para tokoh agama dan ulama mendukung penuh dan mengapresiasi sikap Pak Gubernur yang berani vulgar mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan programnya,” ujar Sukro menjawab wartawan disela-sela konferensi pers GMN-NTB bertajuk konsolidasi masyarakat NTB bersama tokoh dan ulama di Narmada Convention Hall (NCH) di Kota Mataram, Senin (16/7) petang.

Pihaknya perlu mengambil sikap terkait mulai munculnya gejala pengkotak-kotakan masyarakat yang mulai masive hingga tingkat dusun terkait perbedaan pilihan politik pasca Pilkada maupun Pilpres 2019.

“Kalau soal nama TGB masuk bursa Cawapres Jokowi itu bukan urusan kami. Tugas kami adalah memberikan pencerahan melalui forum diskusi agar masyarakat NTB tidak lagi mau dipecah-pecah oleh isu-isu yang menyesatkan. Pokoknya, masyarakat NTB harus bersatu padu,” tegas Sukro.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum Unram Prof Asikin yang hadir menjadi pemeteri pada diskusi itu bersama Prof Idrus dan Prof Masnun mengaku, pihaknya juga prihatin terkait politik yang dicampuradukkan dengan urusan agama.

Padahal, menurut dia, dukungan TGB pada Jokowi untuk melanjutkan pemerintahannya pada Pilpres 2019 adalah pendapatnya pribadi yang disesuaikan dengan nalar politiknya.

“Sikap TGB itu saya dukung, karena memang pertimbangan realisasi program Jokowi memang nyata di NTB. Jadi, bagi pihak lainnya janganlah dikaitkan isu agama dan politik untuk memuluskan kepentingannya,” tegas Asikin.

Ia malah menuding kelompok 212 yang telah meliris sejumlah nama capres dan cawapres justru diluar nalar. Selanjunya, mereka mencoret nama TGB dalam bursa cawapres yang mereka rekomendasikan.

“Apa iya 212 itu adalah parpol. Ingat, konstitusi kita jelas tertuang jika yang boleh mengusung capres dan cawapres adalah partai politik dan gabungan parpol. Nah, 212 itu kan bukan parpol, kok enak sekali merilis nama capres dan cawapres potensial yang mereka kehendaki,” ujar Asikin.

Menurutnya, dalam teori murni politik, sudah dijelaskan jika agama dan politik harus dipisahkan. Oleh karena itu, Asikin mengajak masyarakat NTB harus bersatu padu dan jangan mau lagi dipecah belah oleh oknum-oknum yang menjual agama sebagai komoditas politik mereka.

“Sekali lagi, dimanapun pemerintah itu tetap ada plus dan minusnya. Jadi, janganlah kita biasakan sikap menghujat pada pemerintah yang tengah bekerja memperbaiki negera ini,” tandas Asikin.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan, dukungannya kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 merupakan sikap pribadi. TGB menepis tudingan bahwa dukungannya terhadap Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

“Tak ada kaitannya dengan apa pun, tak ada urusan dengan pemeriksaan KPK, tidak ada urusan dengan jabatan saya di Demokrat, tidak ada urusan dengan jabatan tertentu atau hal-hal eksternal lain,” ujar TGB beberapa waktu lalu.

“Ini bagian dari pertangungjawaban saya sebagai anak bangsa seperti halnya Anda semua. Kan kita harus bersuara dan bersikap ketika melihat keadaan yang harus kita sikapi,” kata dia. Mengenai kenapa pernyataan itu ia sampaikan setelah Pilkada 2018, ia mengaku mengambil sikap itu lebih karena kepeduliannya terhadap situasi politik dan persatuan antarumat saat ini.

TGB menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan khusus dengan Jokowi. Apalagi terkait jabatan, baik dengan Jokowi atau dengan siapa pun. Keputusan itu diambilnya setelah empat tahun kepemimpinan Jokowi, dan disampaikannya setelah Pilkada Serentak 2018. Hal itu karena TGB melihat di beberapa daerah pembelahan sudah terjadi dan sangat riskan untuk persatuan dan kesatuan antarumat. RUL.

 

Leave A Reply