Geruduk Kantor Bupati Lombok Timur, Ratusan Guru Honorer Tagih THR dan Tambahan Formasi PPPK

Selong, DD- Ratusan guru honorer menggeruduk Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (01/04/2024). Mereka menagih pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan tambahan formasi PPPK.

Para guru honorer yang mengajar di SD Negeri dan SMPN itu berkumpul di halaman Kantor Bupati Lombok Timur menunggu perwakilan mereka sedang diterima Pj Sekda Lombok Timur, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Dikbud dan Kepala Dinas PPKAD Lombok Timur di ruang Rapat Utama.

Bahkan seorang diantaranya nekat melakukan aksi tidur di depan pintu untuk menunggu keputusan dari hasil pertemuan antara perwakilan guru honorer dengan pejabat pemerintah.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta kejelasan perpanjangan SK, penambahan formasi PPPK, honor selama tiga bulan yang belum dibayar dan meminta pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk guru honorer seperti tahun – tahun sebelumnya.

“Kita minta penambahan formasi hingga semua honorer terserap, karena kita lihat seringnya peraturan berubah soal pengangkatan honorer,” kata salah seorang pengurus Forum Guru Honorer Lombok Timur, Aang Kusnadi Amin.

“Kita harapkan diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dinamakan bukan THR, tetapi diberikan saat Ramadan sehingga diasumsikan THR seperti sebelumnya. Itu sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024,”sambungnya.

Menurutnya, regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 14 tahun 2024 sama sekali tidak melarang pemberian THR bagi para honorer, bahkan kata dia, disalah satu poin di aturan itu disebutkan boleh diberikan ke non ASN.

Sementara, Sekda Lombok Timur, H. Hasni menjawab satu persatu tuntutan para guru honorer. Terkait gaji atau honor yang belum dibayar, dia menegaskan pemda akan membayar tiga bulan dari Januari sampai Maret dan dibayar pada April ini.

Sedangkan soal perpanjangan SK, Hasni mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan SK itu bagi honorer yang sudah masuk database dan akan segera dibagikan.

Tuntutan lainnya, terkait pengangkatan PPPK. Dia menjelaskan tahun ini Lombok Timur mendapat formasi 1.600. Rinciannya, 100 untuk CPNS, 1500 untuk PPPK dan 500 diantaranya untuk formasi guru.

“Terkait THR, sesuai PP Nomor 14 tahun 2024 dan penjelasan pemerintah pusat diberikan ke ASN termasuk PPPK”, tandasnya.

Namun demikian, lanjut Hasni, Pemerintah daerah sebenarnya telah menganggarkan di APBD tapi bukan dalam bentuk THRTHR yang diberikan menjelang lebaran. “Ini yang masih kita cari formulasinya, kita diskusikan dengan TAPD dan kami akan laporkan ke Pak Bupati serta kami konsultasikan dengan pihak pemeriksa dalam hal ini BPKP”, imbuhnya.

Usai menyampaikan aspirasinya, para guru honorer membubarkan diri dengan tertib.li

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.