Menu

Mode Gelap

Hukum · 24 Sep 2019 20:38 WITA ·

Gedor Kantor Gubernur NTB, Tiga Kelompok Massa Tolak RUU Pertanahan


					Massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor Gubernur NTB Perbesar

Massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor Gubernur NTB

MATARAM, DS –  Ribuan massa dari tiga kelompok menggelar aksi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/9).Tiga kelompok massa terdiri dari Kesatuan Perjuangan Rakyat NTB, Front Perjuangan Rakyat dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.

Kelompok massa tersebut mulanya menggelar aksi terpisah kemudian berkumpul di kantor gubernur. Mereka menyuarakan tuntunan menolak RUU bermasalah sekaligus mendesak Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk tidak memberikan ruang perusahaan yang merampas tanah rakyat dengan dalih investasi.

“Dari RUU Pertanahan hingga RUU KUHP jelas undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat. Momentum Hari Tani Nasional kami menolak RUU Pertanahan. Reformasi agraria ala Jokowi tidak ideal untuk rakyat,” kata peserta aksi Baidawi dalam orasinya.

Baidawi menjelaskan, dalam RUU Pertanahan banyak pasal yang dapat mengkriminalisasi rakyat. Salah satunya ancaman pidana bagi rakyat yang menolak tanahnya digusur. Pemerintah, kata dia, dapat menggunakan pasal tersebut untuk kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan negara.

Tidak hanya mahasiswa, aksi juga dihadiri rakyat jelata yang sebagian besar merupakan petani di Lombok Timur yang tanah miliknya dirampas.

Aksi massa memuat beberapa tuntutan, seperti stop perampasan tanah rakyat, lawan privatisasi benih, meminta modal teknologi pengetahuan untuk rakyat, berikan jaminan harga untuk petani hingga stop kriminalisasi rakyat.

Dalam aksi, massa aksi wanita terlibat saling dorong dengan polisi wanita yang mengawal. Beruntung aksi kericuhan tidak terjadi. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seorang Pria Menjadi Korban Teror Panah di Kota Mataram

22 Mei 2022 - 17:45 WITA

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Trending di Hukum